Komisi IV DPRD Kalsel Upayakan Bantuan Pendidikan Madrasah Dan Pesantren Masuk APBD 2021

LEBIH dari tiga tahun, upata Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan memperjuangkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) bagi peserta didik di Madrasah dan Pondok Pesantren di Kalsel belum terwujud.

KOMISI IV DPRD Kalsel tetap berupaya BOPD akan dimasukkan kedalam APBD Kalsel tahun anggaran 2021, yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Kita akan terus memperjuangkan bantuan untuk pendidikan madraah dan pondok pesantren ini,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Syaifuddin, Jumat (24/7/2020).

Menurut dia, meski kewenangan pembinaan Madrasah dan Ponpes berada di Kementrian Agama, namun sewajarnya Pemprov tidak lepas tangan, mengingat semua peserta didik disana juga mempunyai Hak yang sama sebagai sesama generasi penerus dan tidak berbeda dengan peserta didik pada SMA/SMK/SLB yang mendapat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

BACA JUGA : Berawal dari Dalam Pagar, Lahir Pondok Pesantren di Tanah Banjar

Terlebih dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang saat ini terus menghantui dunia pendidikan, tentu manfaat dari BOPD ini akan sangat diperlukan.

“Tahun lalu Pemprov Kalsel menjadikan alasan tidak adanya payung hukum, nah DPRD sudah berupaya dengan membahas “Perda Penguatan Pendidikan Karakter” yang saat ini tinggal menunggu registrasi di Kemendagri,” tegas Politisi Gerindra ini.

Sebagai perbandingan, Lutfi mencontohkan Provinsi Jabar dan Kaltim sudah memberikan bantuan serupa kepada Madarasah dan Ponpes di wilayahnya. Semestinya Kalsel yang dikenal masyarakat agamis pemerintah juga wajib mendukungnya.

“Kalsel dikenal masyarakatnya yang agamis, sehingga bantuan operasional kepada madrasah dan ponpes ini semestinya sudah dapat terlaksana,” pungkas Luthfi. (Jejakrekam)