Foto : FB Nadjmi Adhani
Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani Bakal Beber Kiat Atasi Covid-19 di Diskusi Virtual Jejakrekam.com Minggu Pagi
WALIKOTA Banjarbaru Nadjmi Adhani telah membuat Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, demi mempercepat pengentasan virus Corona. Belied ini sepertinya membuntuti kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
GUNA menyimak paparan sang pengampu kebijakan di Kota Idaman ini, jejakrekam.com pun mengundang Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani untuk menjadi narasumber dalam diskusi virtual Ngobrol Pinggiran (Ngopi) Akhir Pekan Edisi ke-5, bertema Ketika Pemerintah ‘Galau’ Atasi Covid-19, Apa Langkah yang Harus Dilakukan? pada Minggu (19/7/2020) pagi, mulai pukul 09.00 Wita hingga selesai.
Sebelumnya, jejakrekam.com juga menghadirkan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina untuk berbagi pengalamannya. Selain Walikota Banjarbaru Nadjmi, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin dan praktisi kesehatan, dr Abdul Halim SpPD, akan turut urun rembug.
Sementara itu, dari kalangan akademisi UIN Antasari turut bergabung dalam diskusi rutin jejakrekam.com adalah HM Ilham Masykuri yang juga Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalimantan Selatan. Kemudian, Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin Sukhrowardi dan pengamat kota, Subhan Syarief dipandu wartawan kawakan TVRI Kalsel, Ahmad Rasyidi.
Pengamat kota yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Selatan Subhan Syarief mengakui saat ini ada kesan kuat jika pemerintah dalam menangani Covid-19 seperti keteteran.
“Ini bisa ditandai dengan perubahan piranti kebijakan. Ya, istilah yang sudah populer seperti orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) dan lainnya dengan istilah lain. Tentu berpotensi akan membingungkan publik di tengah pandemi,” kata Subhan Syarief kepada jejakrekam.com, Sabtu (18/7/2020).
BACA JUGA : Walikota Ibnu Sina Sebut PSBB Gagal atau Berhasil Diukur pada Kepatuhan Warga
Untuk diketahui, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengganti istilah ODP menjadi kontak erat, PDP sinonim dengan kasus suspek (suspect), OTG diubah menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala. Meski saat ini, terutama dari pengelola data Covid-19, masih ada yang menggunakan istilah lama.
Menurut Subhan, terapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang lebih longgar dibandingkan pilihan lockdown atau karantina wilayah, tiba-tiba muncul lagi istilah new normal (tatanan kehidupan baru) atau sebagainya.
“Padahal, istilah yang benar adalah adaptasi baru. Namun, dari arah kebijakan itu tampaknya lebih menjurus ke pola herd immunity. Artinya, membiarkan masyarakat untuk kebal terhadap virus Corona, ketika sudah banyak komunitas yang terjangkit. Tentu ini tidak kita harapan,” kata kandidat doktor hukum Unissula Semarang ini.
BACA JUGA : PSBB Dinilai Telah Gagal, Praktisi Kesehatan Sarankan Ketat Terapkan Adaptasi Baru
Melalui diskusi virtual yang kini menjadi kebiasaan baru di tengah pandemi, Subhan berharap bisa melahirkan solusi kreatif dan tepat sehingga, masyarakat yang menjadi sasarannya tidak resah dan bingung.
“Tentu, kita berharap lewat diskusi ini, langkah tepat bisa dilahirkan, dan kemudian diterapkan tepat guna. Jangan sampai seperti kekhawatiran kita, pandemi Covid-19 ini berkepanjangan tanpa ada solusi,” imbuhnya.(jejakrekam)