ACT

Tim Pakar ULM Sarankan Kebijakan Publik yang Dinamis Tangani Covid-19 di Kalsel

0 250

PENANGANAN virus Corona (Covid-19) saat ini tidak sekadar menampilkan pergerakan angka-angka, kampanye hidup sehat, protokol kesehatan dalam menghindari virus Covid-19. Termasuk, penanganan medis yang responsif, tetapi diperlukan pemetaan masalah dalam sosial lingkungan kebijakan itu sendiri.

“KONTEKS lingkungan kebijakan sangat urgen ditangani secara serius, mengingat sumber masalah akselarasi peningkatan jumlah pada ranah ini. Kami memberikan apresiasi pemerintah telah melakukan langkah–langkah fundamental dalam menangani Covid-19 di Banua ini, termasuk keterlibatan banyak aktor,” urai anggota Tim Pakar Percepatan untuk Penanganan Covid-19 Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Taufik Arbain kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Rabu (15/7/2020).

Menurut dia, penanganan harus selalu bergerak karena lingkungan kebijakan juga terjadi pergerakan dan perubahan khususnya perubahan perilaku akibat implikasi dari Covid-19 itu sendiri, terutama pada aspek sosial ekonomi.

BACA : Lawan Covid-19, Pakar Kesehatan ULM Saran Bangkitkan Optimisme Masyarakat

Doktor kebijakan publik lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengungkapkan di tim pakar yang dibentuk UL terus melakukan pengkajian dan telaah dengan cermat. Khususnya, dalam berbagai perspektif keilmuan agar pemetaan masalah ini bisa tertangani dengan baik. 

“Ada tantangan yang kita hadapi dalam percepatan penanganan ini,” kata Taufik.

Ia mencontohkan soalan pertama yakni kebijakan new normal yang kini berubah diksi dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB) sebulan lalu.

“Hal ini telah memicu euforia atas kondisi sosial yang cenderung berorientasi pada pemenuhan ekonomi. Hal ini bisa kita pahami karena terdampak ekonomi adalah masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata Taufik.

BACA JUGA : Pakar Antropolog ULM Sarankan Narasi Humanisme Ditonjolkan Dalam Menangani Covid-19

Akademi yang juga Staf Khusus Gubernur Kalsel mengakui mobilitas penduduk menggambarkan kondisi normal.  Hanya saja, kondisi ini semakin membenarkan sebagian perilaku masyarakat kita dari semua kelas yang sebelumnya tidak suka pakai masker dan memenuhi standar protokol Covid-19.  

Menurut Taufik, realitas ini harus menghadirkan produk kebijakan baru dan atau formula baru gerakan kampanye yang masuk dalam alam sadar publik bahwa kondisi kita masih pandemi.

“Kedua tentunya diperlukan kebijakan penanganan yang konsisten untuk terus melakukan rapid test dan swab serta lainnya  yang melahirkan upaya tracking (penelusuran sebaran) baik jumlah maupun zona,” ungkapnya.

BACA JUGA : PSBB Terbukti Gagal? Saatnya Pakar Epidemiologi Berada di Garda Terdepan Atasi Wabah Covid-19

Hal itu, kata Taufik, memudahkan pemetaan dan langkah strategis yang diambil. Ia juga mengingatkan di tengah musim pilkada ini, para pengambil keputusan di daerah jangan terpengaruh dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri yang mengatakan jangan pilih kepala daerah incumbent yang tidak beres menangani Covid-19.

“Justru semakin massif tracking otomatis semakin tinggi temuan sebaran dan jumlah harus dipahami sebagai upaya progress dari pemerintah daerah,” papar Taufik.

Cendikiawan muda dari Kesultanan Banjar ini justru mengkhawatirkan akibat salah persepsi di publik, mendorong adanya elite dalam pengambilan keputusan yang meminimalkan upaya tracking ini.

BACA JUGA : Pakar Kesehatan ULM Pertanyakan Tingkat Infeksi Covid-19 di Kalsel Terus Meninggi, Ada Apa?

Ketiga, masih menurut Taufik, munculnya stigma publik bahwa setiap masyarakat yang mengalami morbiditas entah disebabkan penyakit umum seperti batuk, stroke, penyakit gula, darah tinggi dan lainnya akan divonis positif Covid-19 oleh petugas medis jika mereka berobat ke rumah sakit.

“Inilah realitas persepsi yang beredar pada masyarakat kita, sehingga mereka enggan untuk memeriksakan diri mereka ke rumah sakit. Akibatnya berdasar survei relawan dari tim kami, ada beberapa rumah sakit di  kabupaten/kota  mengalami penurunan kunjungan masyarakat untuk berobat,” ungkap Taufik.

BACA JUGA : Pemkot Banjarmasin Godok Sanksi Bagi Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan Covid-19

Kata dia, tentu hal ini akan meningkatkan penurunan data tahunan frekuensi berkunjung ke rumah sakit. Di satu sisi pemerintah berupaya memastikan masyarakat selalu sehat, tetapi di sisi lain ada ancaman psikologis yang mendera mereka.

“Untuk itu, kami menyarankan perlu langkah progress atas penurunan kunjungan ini. Kita tidak sekadar terfokus pada penanganan Covid-19,  tetapi di sisi lain perlu menjawab  kelengahan kita pada morbiditas masyarakat berimplikasi pada menurunya imunitas hingga mudah terserang Covid-19,” ucap dosen yang juga peneliti politik dan sosial kemasyarakatan ini.

Taufik memastikan tim pakar ULM akan selalu menyelaraskan kebijakan apa saja yang telah diambil dan dilakukan pemerintah dalam rangka bersama-sama membantu percepatan penanganan Covid-19 di Banua ini.  Termasuk dari aspek sosial dan kebijakan publik.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel, begitupula kabupaten dan kota di Kalsel yang selama ini yang mengintegrasikan semua pihak/aktor. Hanya saja diperlukan peningkatan dan pemetaan apa yang mesti dilakukan,” papar Taufik.

BACA JUGA : DPRD Kalsel Prihatin, Banyak Tenaga Medis Jadi Korban Covid-19

Ini mengingat perubahan prilaku sosial baik karena perubahan itu sendiri atau implikasi dari kebijakan bergerak sangat cepat.  Untuk itu, Taufik menyarankan agar langkah berbasis dynamic policy analysis dalam menjawab masalah Covid-19 yang semakin kompleks. 

“New idea (ide baru), fresh perception (persepsi segera), up-grading (peningkatan), responsif, fleksibel dan adaptif sangat diperlukan di masa AKB ini. Sebab ini adalah tindakan penyelamatan kita bersama,” tutur dosen FISIP ULM ini.(jejakrekam)

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.