Foto : Dokumentasi
PEMBENTUKAN panitia khusus (pansus) Covid-19 di DPRD Kota Banjarmasin harus segera terwujud. Ini menyangkut pengawasan dewan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bersumber dari APBD Banjarmasin tahun anggaran 2020.
WALIKOTA Banjarmasin Ibnu Sina mengakui ada lima kali merevisi anggaran penanganan Covid-19, dari awalnya kesepakatan bersama dewan hanya sebesar Rp 51 miliar, membengkak hingga Rp 170 miliar.
Versi parlemen kota seperti diakui Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Matnoor Ali menyebut hanya Rp 63 miliar. Alokasi dana itu pun lebih banyak tersedot ke sektor kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, di samping bantuan sosial dihandel Dinas Sosial.
BACA : DPRD Banjarmasin Pertanyakan Sumber Dana New Normal Hingga Ratusan Miliar
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan HM Lutfi Saifuddin mengakui sudah saatnya koleganya di DPRD Banjarmasin itu membentuk pansus, sehingga pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bisa lebih terarah dan tepat sasaran.
“Sudah saatnya, DPRD Banjarmasin segera membentuk pansus Covid-19. Makanya, kami mendorong agar setiap DPRD di kabupaten dan kota bisa mengikuti jejak DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) yang telah membentuk pansus,” ucap Lutfi Saifuddin kepada jejakrekam.com, Rabu (15/7/2020).
BACA : Bengkak Jadi Rp 170 Miliar, Pemkot Banjarmasin Terhitung 5 Kali Revisi Anggaran Covid-19
Menurut dia, pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam tiga jilid berdurasi 38 hari, hingga berlanjut di masa status tanggap darurat pasca PSBB atau adaptasi kebiasaan baru, maka pengawasan dewan sangat dibutuhkan.
“Dalam situasi kedaruratan seperti sekarang, semua belanja tidak dengan lelang dan hanya diputuskan dengan harga satuan setempat. Ini patut diawasi dewan dalam menjalankan tugas pengawasannya ke pemerintah daerah,” kata legislator Gerindra ini.
BACA JUGA : Pansus Covid-19 Segera Dibentuk DPRD Banjarmasin, Fraksi PKS Nilai Masih Wacana
Lutfi pun menyarankan agar DPRD Banjarmasin bisa meminta audit investigasi kepada lembaga auditor atau tim independen, bisa juga dengan menerjunkan anggota dewan yang berkompeten di bidangnya.
“Fakta yang terjadi di Banjarmasin, justru ketika PSBB berlaku, pasar-pasar malam masih berjalan. Apalagi usai PSBB, jauh lebih bebas lagi. Ini juga menjadi atensi bagi dewan,” kata wakil rakyat asal dapil Banjarmasin (Kalsel 1) ini.
BACA JUGA : Pansus Covid-19 DPRD Banjarmasin Harus Dibentuk, DPRD Kalsel Gagas Rancangan Perda
Untuk diketahui, ada 19 anggota DPRD Banjarmasin lintas fraksi yang mengusulkan pembentukan pansus Covid-19. Mereka adalah Arufah Arif (Fraksi Bintang Restorasi Pembangunan) dari PPP, Sukhrowardi (Ketua Fraksi Golkar), HM Faisal (Fraksi PAN), M Ismail Iberahim (PBB), Saut Nathan Samosir (PDIP), Hj Rinda Herliani (PAN).
Kemudian, Zainal Hakim (PKB), M Isnaini (Gerindra), Yunan Chandra (Nasdem), Zainal A Husni (PKB), Gusti Yasni Iqbal dan Mudah (Gerindra), Hari Kartono (PAN), Rahman Nanang Riduan (PKB), Hj Sarifah Saqihan (PAN), Hj Siti Rahmah (Gerindra) serta Hj Mira Farialini dan Istiqamah dari PAN.
BACA JUGA : Pembentukan Pansus Covid-19 Diperlambat, DPRD Tak Bisa Awasi Pemkot Banjarmasin?
Dasar cantolan yang dipakai para pengusul pansus Covid-19 adalah Perda Nomor 13 Tahun 2018, SKB Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK-97/2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD (DPA-SKPD) DPRD Banjarmasin, serta tugas pokok dan fungsi dewan, hingga rapat paripurna.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin Sukhrowardi yang termasuk salah satu pengusul pansus Covid-19 menegaskan keberadaan pansus ini sangat penting dalam memperoleh berbagai informasi, data dan masukan dalam penanganan Covid-19 di Banjarmasin.
BACA JUGA : Belajar Pansus Covid-19 di Tengah Pandemi, DPRD Banjarmasin Tetap Lakoni Studi Banding
“Ini penting karena menyangkut penggunaan anggaran bersumber dari APBD Kota Banjarmasin 2020 yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam hal ini, dewan sebagai lembaga representatif perwakilan rakyat Banjarmasin,” ucap Sukhrowardi.(jejakrekam)