Foto : Ipik Gandamana
PENATAUSAHAAN aset daerah dalam item laporan keuangan Pemprov Kalimantan Selatan masih menjadi kendala yang terus diupayakan perbaikannya. Termasuk, pemanfaatan sistem digitalisasi.
DENGAN sistem digitalisasi nanti, maka aset yang belum tercatat atau bahkan tidak dapat dicari dapat diselesaikan.
Hal itu diungkapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris Makie, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dewan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK di Banjarmasin, Senin (13/7/2020).
Menurut Haris Makkie, kondisi dan suasana saat ini masih kurang bagus, sehingga berdampak pada digitalisasi yang belum maksimal. “Penekanannya akan kita tertibkan pencatatan dari perencanaan, penggunaan, sampai hal terkait penghapusan dan pengawasannya,” ucap Haris Makkie.
Tak hanya menyangkat soal aset, Ketua PWNU Kalsel ini menyebut hal itu juga berkelindan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang sedang melambat. Ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang secara nasional juga melambat.
“Akhirnya, berdampak pada melambatnya ekonomi masyarakat. Dari itu, pemerintah berupaya untuk melakukan treatment (pengobatan) dalam berbagai rumusan agar ekonomi dan PAD menjadi lebih kuat lagi seperti semula,” beber Haris Makkie.
BACA JUGA : Hanya Alokasi 30 Persen, Sekdaprov Kalsel Sebut DAU-DBH Hanya Terlambat Dibayar
Sebelumnya, pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD Kalsel atas raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPA) APBD Provinsi Kalsel Tahun 2019 digelar pada Kamis (9/7/2020), Komisi II DPRD Kalsel menyoroti masih belum tertibnya soal penataan aset seperti di eks Kapet Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
Sedangkan, Komisi IV DPRD Kalsel mempertanyakan masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2019 di kisaran Rp 200 miliar. Dinilai sangat besar dan terkesan tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh Pemprov Kalsel.(jejakrekam)