Komisi IV DPRD Desak Pemprov Kalsel Segera Realisasikan Alokasi Dana Pendidikan Rp 88 Miliar

PERNYATAAN Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19, termasuk anggaran pendidikan sebesar Rp 88 miliar ditagih.

SENAPAS itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel HM Yusuf Effendi mengakui dana Rp 88 miliar yang dialihkan itu hanya sebagian kecil dari Rp 500 miliar.

Namun, Yusuf memastikan meski ada pemotongan, alokasi anggaran bidang pendidikan di Kalsel di tengah masa pandemi Covid-19 untuk APBD tahun anggaran 2020, tetap melebihi aturan 20 persen.

Pernyataan dua pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini pun ditagih Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin.

“Makanya, kami minta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel untuk segera mengembalikan anggaran pendidikan. Lebih baik lagi jika alokasi dana itu digunakan untuk pembiayaan internet gratis dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi,” kata Lutfi Saifuddin kepada jejakrekam.com, Minggu (12/7/2020).

BACA : DPRD Kalsel Berharap Usulan Paket Internet Gratis Bagi Pelajar Segera Dijawab

Menurut dia, realokasi dana pendidikan sebesar Rp 88 miliar justru hingga kini belum tampak terealisasi, padahal dampak dari pandemi Covid-19 sangat besar bagi sektor pendidikan.

“Dari dana alokasi anggaran Covid-19 jika ditotalkan bersama antara Pemprov Kalsel bersama 13 kabupaten dan kota di Kalsel bisa mencapai Rp 2 triliun. Namun, kami tetap menagih realisasi alokasi anggaran pendidikan Rp 88 miliar,” cetus Lutfi.

Legislator Gerindra ini menegaskan saat ini justru alokasi anggaran di tengah pandemi hanya menyasar bidang kesehatan, jaminan sosial dan ekonomi, tanpa mencantumkan upaya penyelamatan sektor pendidikan.

Menurut Lutfi, jika dana itu tak dikembalikan ke sektor pendidikan, maka bisa dipertanyakan keberpihakan Pemprov Kalsel dalam dunia pendidikan Banua.

BACA JUGA : DPRD Usulkan Paket Internet Gratis Guna Menunjang Pembelajaran Online

“Misi Pemprov Kalsel sangat jelas menempatkan prioritas program Kalsel cerdas di urutan pertama. Ini jadi keprihatinan, sebab pada awal Juni lalu, Komisi IV DPRD Kalsel telah resmi mengirim rekomendasi penanganan dampak Covid-19 pada sektor pendidikan buah dari aspirasi dari masyarakat,” ucapnya.

Selama ini diakui Lutfi, alasan pengalokasian dana Rp 88 miliar untuk sektor pendidikan masih dalam pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel.

BACA JUGA : Akses Internet Wajib Disediakan, Ombudsman Minta Seluruh Siswa Harus Naik Kelas

Menurut dia, rekomendasi penanganan dampak Covid-19 pada sektor pendidikan di Kalsel dengan anggaran senilai Rp 33 miliar untuk bantuan jaringan internet pendidikan gratis serta bantuan alat tulis.

“Bantuan ini ditujukan khusus bagi peserta didik SMA/SMK/SLB terdampak yang jumlahnya sekitar 20.000 orang. Ini berdasar data yang dihimpun oleh pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) agar penyalurannya tepat sasaran,” urai Lutfi.

BACA JUGA : Hanya Sehari Masuk Sekolah, HSU Tetap Berlakukan Belajar dari Rumah

Masih menurut dia, bantuan sektor pendidikan ini diharapkan dapat meliputi seluruh tingkatan jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah keagamaan madrasah dan pondok pesantren di seluruh Kalsel.

“Upaya ini tentu butuh kerjasama antara Pemprov Kalsel bersama 13 kabupaten dan kota di Kalsel. Ini mengingat dana yang dibutuhkan sangat besar. Namun, bila dikembalikan pada kewenangan masing-masing pemerintah daerah,tentu tidak akan melebihi anggaran pendidikan yang sudah terealokasi untuk biaya percepatan penanganan Covid-19. Bila ditotal keseluruhan mencapai Rp 2 triliun,” imbuh Lutfi.(jejakrekam)