Membaca Peta Politik Golkar-PAN di Pilgub Kalsel, Koalisi di Bawah 50 Persen Penuh Risiko

0

SEJUMLAH analis politik mengungkapkan koalisi partai politik (parpol) untuk mengusung calon kepala daerah di bawah 50 persen masih belum aman. Ini artinya, masih ada 50 persen yang belum masuk pemilih yang berpotensi mendulang suara.

ANALISIS ini diungkapkan pengamat politik yang juga antropolog FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Setia Budhi kepada jejakrekam.com, Rabu (9/7/2020).

Ia mengakui angka statistik memang belum tentu signifikan untuk mengukur keterpilihan seseorang. Namun, kata Setia Budhi, secara akademik sejumlah bukti juga menujukkan bahwa elektabilitas dan popularitas seseorang dapat diukur dari sikap dan pilihan pemilihnya. Dalam ilmu politik dikenal dengan voting behavior.

Doktor lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ini mengatakan keputusan DPD Partai Golkar Kalsel mengusung sang incumbent, Gubernur Sahbirin Noor (Paman Birin) berduet dengan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalsel, H Muhidin justru terkesan mengabaikan faktor elektabilitas jelang even Pilgub Kalsel 2020 mendatang.

BACA : Jika PDIP Berani Usung Kader Banteng, Peluang Menangkan Pilgub Kalsel Lebih Terbuka

“Koalisi baik calon gubernur maupun wakil gubernur, itu patut diatensi. Paman Birin, misalnya jika pun telah menduduki rangking tertinggi dalam hasil survei. Namun, angkanya masih di bawah 48,5 persen,” papar Setia Budhi.

Nah, menurut dia, jika dikaitkan dengan posisi Cawagub Kalsel H Muhidin justru masih jauh persentasenya. Dengan kata lain, diungkapkan Setia Budhi bahwa survei itu menunjukkan dengan memilih calon wagub yang persentasenya berkisar 7-10 persen, maka ada risiko yang harus dihadapi.

“Harus ada kekuatan yang lebih tangguh untuk menaikkan elektabilitas koalisi parpol dan elektabilitas calon wakil gubernur,” papar magister jebolan UGM Yogyakarta ini.

BACA JUGA : Tunggu Keputusan DPP PDIP, Rosehan : Saya Ini Petarung, Siap Berlaga Jika Didukung!

Dengan kata lain, Setia Budhi menegaskan, bangunan koalisi Golkar-PAN tidak sekuat dengan kongsi politik antar Golkar bersama PDI Perjuangan.

Lantas mengapa Golkar mau berkoalisi dengan PAN? Diakui Setia Budhi, ini pertanyaan yang mengemuka di tengah publik. Misalnya, apakah ada kaitan dengan keputusan PAN  tidak jadi ikut bertarung di pemilihan Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin? “Sebab, PAN sendiri sudah terwakili secara politik, karena kader utamanya telah menjadi calon wakil gubernur,” urai Setia Budhi.

Analisis pengamat politik senior juga menyinggung apakah ada kontribusi PAN yang telah mengamankan tiga kursi PDIP di Pemilihan Legislatif DPR RI pada Pemilu 2019 lalu?

BACA JUGA : PAN-Nasdem Mengusung, Golkar Siap Deklarasikan Duet Paman Birin-Muhidin pada Agustus Nanti

“Nah, dugaan ini sangat terasa di benak publik Kalsel. Mengapa justru DPD PDIP Kalsel tidak memilih sosok Mardani H Maming yang juga menakhodai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Pusat? Padahal, elektabilitas Mardani yang mantan Bupati Tanah Bumbu justru satu tingkat di bawah Paman Birin,” urai Setia Budhi.

Bagi dia, bacaan yang mengemuka di publik adalah ada beban politik dari DPD PDIP Kalsel hingga merelakan Golkar justru ‘berkawin’ dengan PAN.

Walau demikian, Setia Budhi mengatakan tentu publik di Kalsel tetap menunggu keputusan DPP PDIP di Jakarta, karena elektabilitas partai banteng ini terbukti cukup tinggi di Banua.

BACA JUGA : Sahbirin-Muhidin Menguat, Tapi Nama Sejumlah Figur Masuk Radar Survei Golkar

Pertanyaannya menurut Setia Budhi, adalah apakah Golkar tetap kokoh mengusung kader sendiri dengan berkoalisi dengan parpol lain di luar partai beringin dan PAN?

“Maka, koalisi PDIP dengan PKS, PPP, PKB dan parpol lain tampaknya masih terbuka lebar. Apalagi, akhir-akhir mengemuka jika sang petahana Walikota Banjarmasin Ibnu Sina justru terus bergerilya untuk pertarungan sebagai calon,” kata Setia Budhi.

Nah, masih menurut dia, jika ternyata PDIP justru mengusung kader sendiri, seperti loyalis banteng HM Rosehan NB, maka peluang kuat untuk memenangkan Pilgub Kalsel sangat terbuka.

“Sebuah pilihan tentu saja disebabkan karena HM Rosehan NB yang mantan Wakil Gubernur Kalsel itu tidak punya beban apapun terhadap koalisi yang dibangun dengan parpol manapun,” cetus Setia Budhi.(jejakrekam)

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.