Foto : Dokumentasi
PEMPROV Kalimantan Selatan telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 400 miliar bahkan bisa lebih, untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Banua.
ALOKASI anggaran itu pun menyasar bidang kesehatan, jaminan sosial dan ekonomi, tanpa mencantumkan upaya penyelamatan pada sektor pendidikan. Padahal, anggaran dunia pendidikan termasuk yang direlokasikan dengan jumlah sebesar Rp 88 miliar.
Menyikapi hal itu, Komisi IV DPRD Kalsel akan segera mempertanyakan sejauhmana keperpihakan Pemprov Kalsel dalam dunia pendidikan di Banua.
“Bagaimana pun masalah pendidikan ini menyangkut soal visi-misi Pemprov Kalsel menempatkan prioritas program Kalsel Cerdas di urutan pertama. Ini menjadi keprihatinan bersama,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lufti Saifuddin kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Kamis (9/7/2020).
BACA : DPRD Kalsel Berharap Usulan Paket Internet Gratis Bagi Pelajar Segera Dijawab
Sebagai komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat di DPRD Kalsel, Lufti menegaskan komisinya telah mengeluarkan rekomendasi dalam penanganan dampak Covid-19, terutama di sektor pendidikan.
“Hal ini merupakan rangkuman aspirasi dari masyarakat yang diterima. Namun, faktanya, hingga saat ini belum juga terealisasi. Alasan pihak Pemprov Kalsel masih dalam pertimbangan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kalsel,” papar legislator Gerindra ini.
BACA JUGA : DPRD Usulkan Paket Internet Gratis Guna Menunjang Pembelajaran Online
Vokalis DPRD Kalsel ini mengatakan ada beberapa rekomendasi sektor pendidikan yang diusulkan dengan anggaran senilai Rp 33 miliar meliputi bantuan jaringan internet pendidikan gratis dan alat tulis sekolah.
“Bantuan ini ditujukan khusus bagi peserta didik SMA/SMK/SLB yang terdampak. Jumlahnya pun mencapai sekitar 20.000 orang, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak MKKS agar penyalurannya tepat sasaran,” papar Lutfi.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Kalsel ini menekankan bantuan sektor pendidikan ini diharapkan dapat meliputi seluruh tingkatan jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Termasuk, sekolah keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren yang ada di Kalsel.
“Tentu upaya mewujudkan ini memerlukan kerjasama antara Pemprov Kalsel bersama 13 pemkab/pemkot. Ini mengingatkan, biaya yang diperlukan pasti sangat besar,” kata Lutfi.
BACA JUGA : Akses Internet Wajib Disediakan, Ombudsman Minta Seluruh Siswa Harus Naik Kelas
Masih menurut dia, namun bila dikembalikan pada kewenangan masing-masing pemerintah daerah, tentu tidak akan melebihi anggaran pendidikan yang sudah terealokasi untuk biaya percepatan penanganan Covid-19.
“Bila ditotal secara keseluruhan anggaran baik Pemprov Kalsel maupun 13 pemkab/kota bisa mencapai Rp 2 triliun,” pungkas Lufti.(jejakrekam)