Foto : Ahmad Husaini
DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran dalam penanganan virus Corona di Banjarmasin, Rabu (8/7/2020).
KETUA DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya menjelaskan hasil keputusan rapat tersebut dewan menjadwalkan waktu untuk menggelar rapat paripurna usulan pembentukan pansus Covid-19. Jika tidak ada aral melintang rapat paripurna akan digelar pada pekan depan.
“Alhamdulillah sudah mengerucut struktur nama yang masuk ke dalam anggota pansus tersebut,” ucap Hari Wijaya kepada awak media di Banjarmasin, Rabu (8/7/2020).
Namun, politisi PAN ini enggan merincikan nama-nama anggota DPRD yang bakal masuk struktur personel Pansus Covid-19 DPRD Banjarmasin. “Yang pasti empat nama pimpinan DPRD Kota Banjarmasin masuk ke dalam pansus tersebut,” ucapnya.
BACA : Pansus Covid-19 DPRD Banjarmasin Harus Dibentuk, DPRD Kalsel Gagas Rancangan Perda
Harry mengakui memang ada sejumlah fraksi yang masih belum sepakat untuk membentuk Pansus Covid-19.
“Kami akan melakukan komunikasi dengan partai-partai tersebut dan memberikan gambaran tujuan pembentukan pansus tersebut,” tegasnya.
Ketua DPD PAN Kota Banjarmasin ini berharap sebelum rapat paripurna usulan pembentukan pansus Covid-19 satu suara, tanpa ada riuk-riuk penolakan. “Jadi, dengan perasaan kita yang semangat dan senang kita sepakati pansus tersebut,” tandas Harry.
BACA JUGA : Pimpinan DPRD Banjarmasin Beri Lampu Hijau Usulan Pembentukan Pansus Covid-19
Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Banjarmasin Mathari mengakui belum bisa mendukung pembentukan Pansus Covid-19, karena itu hanya sebatas wacana, belum menjurus pada kesepakatan atau keputusan bersama di dewan.
“Itu hanya wacana, makanya kami bersama Fraksi Demokrat DPRD Banjarmasin belum menyatakan persetujuan. Kalau memang itu sudah keputusan dewan, tentu harus dibawa ke forum resmi,” tegas anggota Komisi I DPRD Banjarmasin.
BACA JUGA : Belajar Pansus Covid-19 di Tengah Pandemi, DPRD Banjarmasin Tetap Lakoni Studi Banding
Menurut Mathari, soal bengkaknya dana penanganan Covid-19 dari awalnya disepakati di dewan hanya Rp 51 miliar menjadi Rp 170 miliar, maka perlu meminta kejelasan dari pihak Pemkot Banjarmasin.
“Itu harus ditanyakan ke pemerintah kota, apa saja parameternya sehingga dana penanganan Covid-19 bisa mencapai ratusan miliar. Ini bisa ditindaklanjuti komisi yang membidangi,” cetus Wakil Ketua DPW PKS Kalsel ini.
Ia menegaskan PKS akan menunggu seperti apa keputusan yang diambil di DPRD Banjarmasin terkait wacana pembentukan Pansus Covid-19 tersebut.(jejakrekam)