Foto : M Syaiful Riki
PUNCAK pesta demokrasi lima tahunan kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di Kalimantan Selatan tinggal hitungan bulan.
DI KALIMANTAN Selatan terdapat 7 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Yakni, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Kemudian Kabupaten Barito Kuala (Batola), Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Termasuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel.
Ketua Bawaslu RI Abhan menyebut semua daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020 berpotensi mengalami kecurangan dan pelanggaran.
BACA : Ketua Bawaslu RI Warning Petahana Gunakan Bansos Bisa Disanksi Berat
Apalagi, di tengah masa pagebluk virus Corona ini, banyak dari petarung di pilkada yang diisi calon petahana yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Saya kira semua daerah punya potensi, terutama di tengah pandemi ini. Manakala ada calon petahana di daerah situ, adanya potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan,” cetus Abhan kepada awak media saat mengunjungi Kantor Bawaslu Banjarmasin di Komplek Dharma Praja Banjarmasin, Senin (6/7/2020).
BACA JUGA : Guru Besar FISIP ULM Sebut Politisasi Bansos Bikin Publik Kehilangan Pendidikan Politik
Menurut Abhan, hal yang menjadi rawan pada calon petahana karena ia juga menjadi ketua gugus tugas. Jadi, kata dia, apabila kondisi itu tidak didasari pada etika dan moral, maka seperti pemberian bansos akan disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi.
Selain itu, Abhan juga meminta kepada Bawaslu yang ada di Kalsel, khususnya Kota Banjarmasin untuk tetap menjadi penyelenggara dan melaksanakan fungsi pengawasan pemilu dengan baik sesuai PKPU.
“Laksanakan tugas dengan baik dan sebagaimana fungsinya serta tetap mengacu pada PKPU. Karena pilkada yang baik dibuktikan dengan penyelenggara yang baik,” pesan Abhan.(jejakrekam)