Foto : Dok Jejakrekam.com
KETUA Pusat Studi Lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Dr-Ing Widodo Brontowiyono pun ikut sumbang saran dalam diskusi virtual gelaran jejakrekam.com bertajuk Pengendalian Covid-19 Gagal, Tanggungjawab Siapa? sesi 4, Minggu (5/7/2020).
WIDODO mengakui dalam perkembangan terakhir ini, justru Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin telah masuk deretan kasus terbanyak Covid-19 di Indonesia, bahkan hampir menyamai rekor Jawa Timur, khususnya Surabaya.
Ia membandingkan dengan cepatnya respon masyarakat Yogyakarta, ketika pandemi virus Corona melanda dengan melakukan ‘lockdown’ lokal, terutama di kawasan pemukiman warga.
“Begitu heboh soal virus Corona, warga pun berinisiatif membentuk WA Group, sebagai sarana komunikasi dan informasi. Memang, peran masyarakat di sini sangat kuat, sehingga banyak kawasan pemukiman dan gang-gang yang ada di Yogyakarta melakukan lockdown,” cetus pakar ilmu lingkungan ini.
BACA : PSBB Terbukti Gagal? Saatnya Pakar Epidemiologi Berada di Garda Terdepan Atasi Wabah Covid-19
Menurut Widodo, tidak ada larangan untuk melakukan lockdown berskala kecil, karena itu merupakan hak masyarakat untuk memproteksi diri agar keselamatan dan kesehatannya terjaga.
“Karakteristik Yogyakarta dengan tipikal masyarakat yang hetrogen, maka tokoh-tokoh masyarakat dan agama pun dilibatkan. Akhirnya, kasus Covid-19 di Yogyakarta pun bisa dikendalikan,” papar Widodo.
Pria yang juga aktif di PW Muhammadiyah Yogyakarta ini pun mengakui semua warung serta kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi wahana penyebaran virus Corona pun ditutup. Hal ini memicu kepedulian semua pihak yang ada di Kota Gudeg tersebut.
BACA JUGA : Takut Imej Buruk, Presdir BLF Catat Keberhasilan PSBB Banjarmasin Hanya 30 Persen
“Saya rasa di Kalsel, khususnya Banjarmasin tentu dengan tipikal masyarakat yang homogen, tentu keberadaan tokoh agama dan masyarakat akan lebih peran dalam penanganan masalah Covid-19 ini. Tentu akan lebih mudah, apalagi kondisi perekonomian Kalsel jauh lebih baik dibandingkan Yogyakarta,” kata Widodo.
Ia menekankan pentingnya agar membangun jaringan, sehingga gerakan atau penuntasan kasus Covid-19 akan lebih efektif, karena peran serta masyarakat dikuatkan.
Senada itu, pengamat perkotaan Subhan Syarief pun menegaskan sejak awal, saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga tiga jilid, justru tidak terlihat peran RT dan RW dalam gerakan melawan Covid-19. Baru, kemudian ada istilah pembatasan sosial berskala kecil (PSBK) atau kampung tangguh dan lainnya, ketika kasus Covid-19 terus melonjak naik di Kalsel, khususnya Banjarmasin.
“Inilah mengapa peran RT dan RW serta tokoh masyarakat itu sangat penting. Bagaimana pun, masyarakat yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini,” cetusnya.
BACA JUGA : Jika PSBB Gagal, Lockdown Pilihan Terakhir, Ini Catatan Ombudsman!
Hal itu juga diakuri Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie. Ia menegaskan pembentukan kampung tangguh Banua juga bagian dari pelibatan masyarakat dalam mencegah dan memproteksi kampungnya agar tak terpapar, atau terjadi peningkatan kasus Covid-19.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin pun menimpali, ketika KH Muhammad Bakhiet (Guru Bakhiet) mengeluarkan seruan agar tetap di rumah selama wabah, masyarakat khususnya di Hulu Sungai Tengah (HST) patuh.
“Memang, sangat dibutuhkan peran tokoh agama, karena petuahnya akan didengar masyarakat. Makanya, HST termasuk daerah yang kasus Covid-19 cukup rendah dibandingkan daerah lainnya di Kalsel,” imbuh Lufti.(jejakrekam)