PANDEMI Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Banjarmasin, sangat berdampak, baik di bidang kesehatan, sosial hingga ekonomi.
CONTOHNYA adalah menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin dari target murni Rp 367 miliar. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin Subhan Noor Yaumil menyebut target PAD Banjarmasin tahun 2020 seakan terjun bebas.
Guru besar hukum administrasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr HM Hadin Muhjad menyebut, Pemkot Banjarmasin harus lebih menggali kreatifitas dalam menjaga kestabilan PAD di tengah pandemi.
“Kunci otonomi daerah itu adalah kemandirian. Kita ini kan pemerintah daerah jadi pemerintah daerah itu harus punya kemandirian,” ucap Hadin dalam diskusi virtual yang dihelat jejakrekam.com, Minggu (28/6/2020).
Ia menilai, saat ini pemerintah seakan tidak memiliki rasa empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Hadin bilang pemerintah seharusnya berempati dengan kondisi masyarakat hari ini.
“Sayangnya saya tidak melihat di kalangan pejabat atau orang berduit itu ada rasa ‘sense of crisis’ atau kepekaan terhadap krisis. Apabila ada rasa itu maka mereka pasti akan memperhatikan masyarakat yang terdampak,” singgungnya.
Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie menyebut bahwa pemerintah daerah harus memainkan kreatifitas untuk menjaga PAD tetap stabil.
Ia mengatakan, hal yang dilakukan Pemkot Banjarmasin untuk merevisi target awal PAD. Namun menurutnya, revisi tersebut harus sesuai dengan potensi yang ada.
“Untuk melakukan revisi target PAD harus sesuai dengan potensi. Pajak retribusi tidak boleh membebani masyarakat apalagi di tengah pandemi ini,” ujarnya.
Haris bilang dalam menangani pandemi yang tak terhenti saat ini, pemerintah seharusnya melakukan penanganan dengan sepenuh hati dan hanya fokus pada Covid-19.
“Pandemi ini banyak sektor yg terdampak, artinya pemerintah harus melakukan refokusing anggaran itu harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, fokuskan pada warga terdampak atau miskin baru,” pungkasnya.(jejakrekam)