Respon Isu Berduet dengan Muhidin, Paman Birin : Terserah yang Memiliki Kuasa

PEMILIHAN Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan mulai mengerucut ada dua kubu, petahana Gubernur Sahbirin Noor dan bakal penantangnya, Prof Dr Denny Indrayana yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

NAMA Sahbirin Noor sebagai calon tunggal Partai Golkar ini direncanakan bakal dipasangkan dengan mantan Walikota Banjarmasin yang juga Ketua DPW PAN Kalsel, Muhidin.

Hal ini berdasar surat beredar usulan dari DPD Partai Golkar Kalsel bernomor A-054/GOLKAR-KS/VI/2020, tertanggal 26 Juni 2020, mengusulkan duet Paman Birin-Muhidin ditopang gerbong koalisi besar. Kalkulasinya, ada 35 kursi jadi pengusungnya.

Rinciannya, 12 kursi Partai Golkar, 8 kursi PDI Perjuangan, 6 kursi PAN, 5 kursi PKS dan 4 kursi Partai Nasdem. Sisanya, saat ini tengah dilakukan penjajakan untuk berkongsi yakni PKB dengan 5 kursi, PPP bermodal 3 kursi dan Partai Demokrat 3 kursi.

BACA : Sahbirin-Muhidin Menguat, Tapi Nama Sejumlah Figur Masuk Radar Survei Golkar

Dalam akun ofisial Facebook, Paman Birin-sapaan akrab Gubernur Kalsel ini memposting tangkapan layar salah satu media online tentang isu berduet dengan Muhidin.

Dia menuliskan bahwa isu tersebut menjadi perbincangan hangat di warung-warung.

“Paman tidak berkomentar terlebih dahulu, Paman ini terserah yang memiliki kuasa saja, pemilik amanah mulia, rakyat Banua,” tulis Paman Birin, pada Sabtu (29/6/2020) pagi.

Dia menyebut masih fokus menyelamatkan warga dari serangan virus Corona (Covid-19). Karena itu tugas utama tertinggi saat ini. Sembari menjalankan pembangunan yang bisa dilaksanakan di tengah situasi darurat kesehatan.

“Soal politik bagai air mengalir saja, kemana ombak menghampar, di situ kita berlarut, pada waktunya Paman akan berbicara,” tandas Birin.

BACA JUGA : Denny-Difriadi Berpose Bersama, Kader Gerindra Siap Menangkan Pilkada Kalsel

Tanggapan Paman Birin ini seakan merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seperti dikutip dari ccnindonesia.com, mengajak masyarakat untuk tidak memilih kepala daerah incumbent atau petahana dalam Pilkada 2020 yang tak maksimal menangani virus Corona (Covid-19) di wilayahnya.

“Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi, karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Tito yakin isu tentang penanganan virus Corona akan menjadi perhatian masyarakat luas pada pilkada kali ini. Setiap calon diprediksi akan memiliki program untuk menangani virus corona beserta dampaknya.

BACA JUGA : Jika PDIP Berani Usung Kader, Dinamika Pilgub Kalsel Jauh Lebih Menarik

Terutama calon petahana. Tito menilai para calon petahana akan berupaya keras untuk menanggulangi virus Corona. Dia yakin elektabilitas para calon akan terpengaruh jika ada warganya yang menjadi korban virus Corona.

“Kepala daerah akan sangat bersungguh-sungguh apalagi yang akan running lagi, kenapa, kalau daerahnya (zona) merah, apalagi ada korban meninggal dunia, itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang nonpetahana,” imbuh Tito.(jejakrekam)