ACT

Didera Wabah Corona Pendapatan Asli Daerah Pemkot Banjarmasin Terjun Bebas

0 166

PANDEMI virus Corona (Covid-19) masih membayangi Kota Banjarmasin terhitung sejak pertengahan Maret lalu, membuat sejumlah sektor terpuruk. Hal tersebut turut berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2020.

APALAGI, Banjarmasin dikenal dengan kota perdagangan dan jasa dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), sehingga sumber PAD hanya pada sektor jasa.

Belum lagi, aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pada pada 24 April lalu selama 38 hari, membuat sektor perhotelan, restoran, hiburan, dan lainnya menurun tajam. Padahal beberapa sektor tersebut menjadi pemasok terbesar PAD Banjarmasin tahun sebelumnya.

“Struktur APBD kita sebelum dilakukan penyesuaian untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,7 triliun, dari angka itu sebanyak Rp 367 miliar kita targetkan untuk PAD. Tapi sejak wabah ini, PAD seakan terjun bebas,” ucap Kepala Badan Keuangan (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil dalam diskusi virtual gelaran jejakrekam.com, Ngopi Akhir Pekan bertajuk Mampukah Menjaga Kestabilan PAD Kota Banjarmasin di Era Covid-19, Minggu (28/6/2020).

BACA : Waspada! Covid-19 Berevolusi di Banjarmasin, Kluster-Kluster Baru Bermunculan

Untuk itu, Subhan mengakui pihaknya berupaya penuh dalam menjaga kestabilan pemasok keuangan daerah melalui sumber PAD. Ia menyebut, apabila kestabilan tersebut tak bisa dikendalikan, maka sektor pembangunan di Kota Banjarmasin akan terhambat.

“Namun setelah berhentinya aturan PSBB dan adanya kelonggaran, sejumlah sektor yang berpotensi menjadi pemasok PAD Banjarmasin kembali bergeliat,” ujar Subhan.

BACA JUGA : Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin: Jangan Bikin Polemik Baliho di Tengah Pandemi!

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi mengakui bahwa pelonggaran pasca-PSBB dinilai mampu kembali perlahan menstabilkan perekonomian pemilik usaha.

“Memang banyak sektor yang sudah buka, tapi tidak serta merta langsung ramai begitu saja. Karena masyarakat pun mayoritas masih takutan dengan penularan Covid ini,” kata Sukhro.

Menurut dia, target yang bisa diraup ibukota Kalsel itu dari hasil PAD bahkan mampu melebihi angka Rp 367 miliar. Dengan catatan sektor-sektor yang sangat berpotensi tersebut mampu dimaksimalkan oleh masing-masing SKPD.

BACA JUGA : Diberi Catatan, LKPJ Walikota Ibnu Sina Tahun 2019 Diterima DPRD Banjarmasin

“Potensi kita bisa lebih dari itu, misalnya saja seperti di parkiran di pelabuhan trisaksi itu tidak dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Pemkot Banjarmasin,” jelasnya.

Sukhro juga menyayangkan adanya kegaduhan saat ini yang membuat konflik baru di tengah pandemi dan menurunnya PAD kota. Padahal menurut dia sektor tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD Banjarmasin.

“Apalagi ada sedikit kegaduhan yang seharusnya tidak bisa diterapkan dulu, tentu hal itu harus kita tanggung konsekuensi nya,” katanya.

Senada itu, pengamat kebijakan kota Subhan Syarief juga menyesalkan konflik antara Pemkot Banjarmasin dengan pihak pengusaha advertising tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalsel terjadi.

BACA JUGA : 400 Tapping Box Dipasang di Restoran, Tempat Hiburan dan Hotel di Banjarmasin

“Persoalan bando yang saat ini lagi ramai, karena latar belakang masalah hukum yang dulunya mungkin tidak tuntas. Semestinya, Pemkot Banjarmasin harus melakukan hal ini dengan cara humanis, karena ini merupakan salah satu pemasok PAD kita,” ujar arsitek senior ini.

Subhan menyebut pihak pengusaha pun sebenarnya ikut terdampak akibat Covid-19. Apabila pengusaha yang merupakan pemasok PAD mengalami penurunan, maka hal itu juga berdampak pada pemerintah kota.(jejakrekam)

Penulis M Syaiful Riki
Editor DidI G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.