Foto : PLN Kalselteng
PT PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Wilayah Kalselteng didesak untuk memberi solusi konkret soal keringanan pembayaran rekening listrik bagi pelanggan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.
KEBIJAKAN ini sebagai jawaban atas membengkaknya tagihan listrik yang harus dibayar para pelanggan, khususnya terhitung sejak April, Mei hingga Juni 2020.
“Beberapa bulan ini, tagihan listrik sangat jelas dikeluhkan masyarakat. Jadi, PLN harus memberikan solusi dengan memotong kembali uang yang telah dibayar pelanggan. Bukan sebaliknya, malah tetap ditagih walau harus dicicil,” ucap anggota Komisi III DPRD Kalsel Gusti Miftahul Chotimah kepada jejakrekam.com, Selasa (23/6/2020).
Politisi perempuan Partai Nasdem ini menyebut semua itu akibat kesalahan PLN sendiri dengan menggunakan perhitungan rata-rata, sehingga ada kesan salah catat atau kurang tagih yang dibebankan kembali ke pelanggan.
BACA : Soal Tagihan Listrik Bengkak, YLK Desak Kinerja PLN Wilayah Kalselteng Diaudit
“Apa yang dilakukan masyarakat selama pandemi Covid-19 untuk tetap di rumah, jelas menjalankan instruksi pemerintah. Sebab, pada Maret, April hingga pertengahan Mei juga diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” ucap Emma, sapaan akrabnya.
Menurut Emma, pembebanan rekening listrik akibat kesalahan catat dan ditagih pada bulan berikutnya, juga tidak tepat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil.
“Kami serukan agar pemerintah pusat, lewat Kementerian BUMN bisa mengawasi kinerja PLN. Selama ini, masyarakat patuh dengan anjuran pemerintah, tapi tidak boleh justru beban hidup makin bertambah dengan membengkaknya tagihan listrik seperti terjadi sekarang,” imbuh Emma.
BACA JUGA : PLN Minta Maaf, Janji Ringankan Beban Tagihan Listrik Pelanggan
Ia mencatat tak hanya soal listrik pasca bayar, ternyata prabayar juga terjadi hal serupa. Emma mengungkapkan isi token listrik yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan daya listrik yang ada.
“Soal token PLN juga banyak keluhan, sebab, jika harga pulsa beli Rp100 ribu, isinya tidak sampai senilai 100 ribu. Ini sangat dikeluhkan,” ucap Emma.
Ia memastikan jika masalah pelanggan tidak terselesaikan juga, dipastikan manajemen PT PLN Kalselteng akan segera dipanggil kembali menghadap ke DPRD Kalsel.(jejakrekam)