Dianggap Rusak Baliho Bando, Ichwan Noor Chalik Diadukan ke Polda Kalsel

0 488

POLEMIK baliho bando antara Pemkot Banjarmasin dengan pihak pengusaha advertising  tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia (APPSI) Kalsel, memanas. Konflik ini berbuntut pada pelaporan  Ichwan Noor Chalik ke Polda Kalsel.

MANTAN Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin ini resmi dilaporkan oleh sejumlah pihak pengusaha yang merasa dirugikan oleh tindakan pelepasan materi bando di Jalan Achmad Yani, Jumat (19/6/2020) dinihari lalu.

Laporan tersebut terhitung resmi masuk ke Diskremum Polda Kalsel pada Senin (22/6/2020) hari ini. Menurut Kuasa Hukum pihak pengusaha, Hotman N Simangunsang, Ichwan diduga melanggar pasal 406 KUHP tentang pengrusakan barang atau penghilangan milik orang lain, yang dilakukan secara sengaja.

“Terlapor (Ichwan Noor Chalik) kita anggap sebagai oknum pelaku, bukan melapor atas nama instansinya. Bukti-bukti sudah kita sodorkan beserta jumlah kerugian,” ucap Kuasa Hukum APPSI Kalsel, Hotman N Simangunsang.

BACA : Plt Kasatpol PP Gazi Ahmadi Siap Selesaikan Konflik Pemkot Dengan APPSI Kalsel

Selain itu, Hotman menilai tindakan yang dilakukan Ichwan merupakan penyalahgunaan wewenang. Bahkan, Ichwan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dianggap tidak etis dalam mengambil keputusan.

Hotman menyebut, kerugian yang dialami kliennya akibat pencopotan bando yang dianggap sepihak itu mencapai kisaran Rp 8,9 miliar, dengan total sepuluh bando yang dilepas.

Hotman menegaskan, ia dan tim hukum pihak pengusaha akan memastikan kasus ini berlanjut hingga P21 dan Ichwan yang dianggap sebagai oknum pejabat Pemkot itu bakal menjadi tersangka.

Soal pelepasan bando oleh Satpol PP pada Jumat (19/6/2020) dinihari lalu karena mengacu pada Surat Peringatan yang sudah dilayangkan kepada pihak pengusaha sebanyak tiga kali. Hotman menyebut, SP3 tersebut tak lagi berlaku apabila telah muncul kesepakatan saat rapat yang digelar, Selasa (9/6/2020) lalu.

Di mana isi kesepakatan rapat tersebut yakni pengusaha diperbolehkan untuk memasang kembali baliho bando yang membentang di ruas jalan raya. Dengan catatan, pihak advertising harus menyerahkan konsep untuk mengubah bando menjadi reklame yang berdiri di sisi jalan raya dan sebagian dijadikan jembatan penyeberangan orang (JPO).

BACA JUGA : Dicopot Walikota Ibnu Sina Dari Plt Kasatpol PP, Ichwan : Jabatan Dua SKPD Itu Melelahkan!

Sementara itu, Ketua APPSI Kalsel Winardi Sethiono mengatakan terpaksa harus melaporkan Ichwan lantaran telah menimbulkan kerugian akibatan tindakan pelepasan bando itu.

Win-sapaan akrabnya sebenarnya menyayangkan kejadian itu dilakukan. Menurutnya polemik tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik dan dengan cara kekeluargaan.

“Kami sangat menyayangkan pelepasan bando kemarin, sebenarnya kami tidak menghendaki ini dan mestinya semua ini bisa selesai dengan cara komunikasi yang baik,” jelasnya.

“Namun dengan kejadian kemarin memaksa kami untuk melaporkan ke polda kalsel, pelaporan itu sudah kami,” pungkas Winardi.

BACA : Hampir Seluruh Baliho Bando Dirobohkan, Walikota Ibnu Sina Tak Bisa Tegur Plt Kepala Satpol PP?

Terpisah, Ichwan Noor Chalik langsung merespon secara singkat atas pelaporan dari pihak pengusaha tersebut. Menurut Kadishub Banjarmasin ini laporan tersebut merupakan hal dari pihak advertising.

“Ya tidak apa-apa itu hak mereka. Silahkan mereka mau ngomong apa, faktanya izin bando mati sejak akhir 2018 dan berada di tanah negara dan mereka sudah menggugat ke PTUN dan mereka kalah. Jadi proses hukum sudah benar,” terang Ichwan hingga berita ini ditulis.(jejakrekam)

Penulis M Syaiful Riki
Editor DidI G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.