Foto : Syahminan
KETUA DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi menilai, perjanjian kerjasama antara Pemkab Banjar dengan BPJS-Kesehatan hanya menguntungkan BPJS. Sebaliknya merugikan Pemkab Banjar serta masyarakat.
UNTUK itu, kata Rofiqi, sebaiknya dilakukan evaluasi dan kalau perlu dihentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurut Rofiqi, kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Banjar bukanlah kerjasama yang saling menguntungkan atau mutual simbiosis.
Sebab, Rofiqi menyebut dalam kerjasama ini hanya menguntungkan BPJS Kesehatansaja, dan pihak Pemkab Banjar dirugikan.
Padahal, ungkap Rofiqi, kalau Pemerintah Kabupaten Banjar menjalankan Jamkesda, maka dana yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien. Karena Pemkab Banjar hanya mengeluarkan dana anggaran paling banyak Rp 5 miliar per tahun, tetapi kalau melalui BPJS Kesehatan menjadi Rp 18 miliar, bahkan lebih.
BACA : Pemkab Batola Putus Kontrak, BPJS Kesehatan Lapor ke Sekdaprov Kalsel
“Tetapi karena peraturan pemerintah mewajibkan kita ikut BPJS Kesehatan atau JKN, sebagai warga negara pasti mengikuti. Tapi bagi saya itu merugikan, dan lebih baik dievaluasi,” tegas Rofiqi kepada awak media di Martapura, Sabtu (20/6/2020).
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan apa yang ia sampaikan bukan kepentingan pribadi atau politik, tetapi untuk kepentingan masyarakat dan menyelamatkan anggaran agar efektif dan tepat sasaran.
Apalagi, beber dia, jaminan yang diberikan BPJS Kesehatan tidak pada semua jenis penyakit, sebab untuk penyakit tertentu dikembalikan kepada daerah, seperti kanker payudara dan lainnya.
Ketua DPRD Banjar ini mengapresiasi Bupati Batola Hj Noormiliyani yang berani bersikap tegas memutus kerjasama dengan BPJS KEehatan. Apalagi alasan Bupati Batola untuk pelayanan yang lebih kepada masyarakat dan tanpa BPJS Kesehatan, tetapi melalui program Jaminan Kesehadan Daerah (Jamkesda) di Batola aman-aman saja.
“Kawan-kawan tahu, ibu Bupati Batola menghentikan kerjasama dengan BPJS dan itu patut diapresiasi,” cetus Rofiqi.
BACA JUGA : Kecewa Berat, Bupati Batola Noormiliyani Putuskan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan
Ketua DPRD Banjar yang punya latar belakang sarjana hukum ini menyatakan, secara pribadi akan mendesak Pemkab Banjar untuk melakukan evaluasi dengan BPJS Kesehatan.
Ia menilai selama ini birokraksi atau regulasi yang digunakan BPJS Kesehatan terlalu berbelit-belit, sehingga pasien menjadi terlambat ditangani dan meninggal dunia. “Berdasarkan pengalaman dan laporan masyarakat, birokrasi di BPJS itu muter seperti sirkuit F1,” pungkas Rofiqi.(jejakrekam)