Pemberian Insentif Nakes Tangani Pasien Covid-19, Apa Dasar Hukumnya?

0

Oleh : dr Abd. Halim, SpPD, SH, MH, MM.FINASIM

APAKAH pemberian insentif sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 278 Tahun 2020 akan membatalkan pengelolaan keuangan BLUD RS untuk jasa pelayanan atas klaim pelayanan Covid-19 sesuai KMK Nomor 238 Tahun 2020?

ATAU apakah hak jasa pelayanan kami atas klaim pasien COVID-19 tsb menjadi hilang? Pertanyaan ini mengemuka karena kami adalah para tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk merawat pasien Covid-19.

Sedangkan, RS yang kami tempat bekerja melakukan pengelolaan keuangan sebagai BLUD. Bahkan,RS mengajukan insentif bagi nakes yang menangani langsung Covid-19 sesuai dengan KMK Nomor 278 Tahun 2020 tentang pemberian insentif.

Kami melakukan perawatan pasien Covid-19 dari Maret 2020 sampai saat ini. Bahkan, RS mengajukan klaim pembiayaan sesuai KMK Nomor 238 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19.

BACA : Sejak ODP, Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara, Ini Besarannya!

DP (down payment) atau uang muka sudah dilakukan oleh Kementrian Kesehatan dan masuk ke rekening BLUD RS dan akan dikelola sebagian sebagai pembagian jasa pelayanan kepada karyawan sesuai pedoman pengelolaan keuangan BLUD.

Lantas apa masalahnya? Ada oknum dari pemerintahan yang menyatakan bahwa pendapatan BLUD RS dari klaim pelayanan Covid-19 tersebut tidak dapat didistribusikan sebagian sebagai jasa pelayanan kepada karyawan.

Oknum tersebut berasumsi adanya tumpang tindih antara pemberian insentif sesuai KMK Nomor 278 Tahun 2020 dengan pendapatan BLUD RS atas pelayanan Covid-19 sesuai KMK Nomor 238 Tahun 2020.

Sehingga oknum tersebut pun melarang pengelolaan pendapatan BLUD RS atas klaim Covid-19 tersebut sebagian untuk jasa pelayanan kepada karyawan sesuai pedoman pengelolaan keuangan BLU.

Ini pendapat hukum atau legal opinion yang saya kemukan sebagai berikut :

  1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19.

Nah, kedua KMK tersebut berbeda maksud dan tujuan peruntukannya. Sebab, KMK Nomor 278 Tahun 2020 merupakan pelaksanaan amanat dan kewajiban negara memberikan penghargaan kepada petugas yang terlibat pengananan wabah.

Kemudian, Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah. Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.

Jadi ini adalah hak nakes atas penghargaan yang didapatkan oleh nakes yang terlibat dalam penanggulan Covid-19 seperti tertulis di menimbang point a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian.

BACA JUGA : BPJS Kesehatan Hanya Verifikasi Klaim, 26 RS Layani Ratusan Pasien Covid-19 di Banjarmasin

Dengan sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik aparatur sipil negara,  non ASN maupun relawan yang menangani Covid-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

Dan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;

Sedangkan pada KMK Nomor  HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi RS yang Menyelanggarkan Pelayanan Covid-19.

Dengan tujuan umum terselenggaranya klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19.

Sedangkan, tujuan khususnya mencakup :

a. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pasien COVID-19;

b. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19; dan

c. memberikan kepastian pembebasan biaya bagi pasien COVID-19

Dalam pengajuan klaim atas biaya pelayanaan bagi pasien Covid 19 yang besaran klain berdasarkan KMK ini dengan acuan INACBGs.

Metode pembayaran pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG dan Top Up perawatan dihitung sebagai cost per day yang efektif dan efisien. Jadi pembayaran klaim ini terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan termasuk jasa medis dokter dan nakes lainya yang tata cara pembagiannya tergantung dari aturan pembagian RS masing baik dengan remunerasi murni atau parsial dengan perhitungan masing masing.

Pendapatan dari klaim pasien Covid-19 dan non covid 19 merupakan bagian dari pendapatan RS tersebut dan pada RS yang sudah BLUD mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri perencanaan keuangan nya.

Dalam lampiran KMK Nomor 238 Tahun 2020 terdapat penjelasan bahwa top uP per hari (Cost per Day), mencakup komponen:

a. Administrasi Pelayanan;

b. Akomodasi di ruang rawat inap;

c. Jasa dokter;

d. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap, di ruang gawat darurat,ruang isolasi biasa, ruang isolasi ICU dengan ventilator, ruang isolasi tekanan negatif non ventilator;

e. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai indikasi medis);

f. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;

g. Alat Pelindung Diri (APD);

h. Ambulans Rujukan;

i. Pemulasaran jenazah.

Jadi bahwa ada komponen JASA DOKTER didalamnya dan ini merupakan Hak yang legal seperti tercantum pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 ayat (4).

Dan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 30 ayat 1 ponit b. Bahwa RS berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasal 50 ditegaskan bahwa :

(1) Pejabat pengelola BL.UD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium. (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.

(5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

Pasal 60 bahwa Pendapatan BLUD dapat bersumber dari: a. jasa layanan; b. hibah; c. hasil kerjasama dengan pihak lain; d.APBD; e. APBN; dan f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BACA JUGA : Kecewa Berat, Bupati Batola Noormiliyani Putuskan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Dari penjelasan di atas bahwa klaim terhadap pelayanan pasien Covid-19 yang besaran norma tarif sudah ditentukan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan RI merupakan pendapatan yang sah dan halal dan RS yang BLUD punya kewenangan mengaturnya sesuai perundangan yang berlaku.

Sedangkan pemberian insentif kepada nakes yang terlibat langsung pada RS Rujukan yang ditetapkan Pemerintah merupakan HAK atas penghargaan yang diamanatkan UU Nomor 4 Tahun 1984 pasal 5 ayat (1).

Dari pandangan hukum tata negara, kedua KMK tersebut di atas tidak dalam saling meniadakan karena kedudukan sederajat dan maksud tujuannya berbeda dan tidak asas hukum yang dapat digunakan sebagai alasan meniadakan satu sama lain karena kedudukan aturan ini sederajat.(jejakrekam)

Penuls adalah Praktisi Kesehatan dan Hukum

Kandidat Doktor Hukum Unissula Semarang

(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.