Foto : M Syaiful Riki
TAHUN 2020 sebenarnya tahun politik berskala lokal namun menasional. Hanya saja, tahun ini pula di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi lima tahunan pemilihan kepala daerah (pilkada) justru dihantam badai wabah virus Corona (Covid-19).
TERHITUNG sejak Maret 2020, pandemi virus Corona ini benar-benar menghentikan laju hampir seluruh sektor, tak terkecuali politik dan ekonomi. Hal ini membuat konsentrasi semua bakal calon termasuk para petahana yang tengah menjabat, buyar akibat Covid-19.
“Sudah tiga bulan lebih ini, kepala daerah kita sibuk untuk mengatasi soal wabah Corona. Jadi tak mengherankan, jika pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai ajang bagi calon petahana untuk unjuk diri kepada masyarakat,” ucap Presiden Direktur (Predir) Borneo Law Firm (BLF) Muhammad Pazri dalam diskusi virtual Ngopi Akhir Pekan; Solusi Covid-19 di Kota Banjarmasin, PSBB (Lanjutan), New Normal dan Darurat Pasca PSBB gelaran jejakrekam.com, Minggu (15/6/220).
BACA : Saat New Normal, Jangan Sampai Kalsel Alami Gelombang Kedua Kasus Covid-19
Praktisi hukum, Pazri mengakui ketika ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), terutama di Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan terkhusus Kota Banjarmasin sangat terasa ada nuansa politiknya.
“Padahal, secara aturan sudah jelas dan tegas, bahkan dasar hukumnya juga jelas. Hanya saja, dalam implementasi di lapangan jauh berbeda. Ketika PSBB berlangsung, sebenarnya sanksi denda dan sanksi sosial bisa ditegakkan, tapi itu tidak terlihat di lapangan,” tutur Pazri.
Ia menilai justru pemerintah kota seakan setengah hati dan tak tegas dalam menangani pandemi Covid-19. Menurut Pazri, masih ada kehati-hatian dalam menegakkan aturan lantaran takut ada imej buruk dalam menatap pilkada serentak 2020. Hal itu membuat masyarakat hanya menjadi korban.
“Adanya kehati-hatian dari pemerintah daerah yang akan maju di dua periode jabatan membuat ketegasan itu menjadi hambatan dalam penanganan Covid-19,” ujar Pazri.
BACA JUGA : Belum Puncak Kasus Covid-19, Pakar Epidemiologi Usul PSBB Banjarmasin Jilid 3 Dilanjutkan
Pazri menilai PSBB yang dilaksanakan selama 38 hari di Banjarmasin itu hanya menghasilkan persentase keberhasilan sebesar 30 persen. Ini ditandai dengan temuan kasus Covid-19 lewat rapid test atau tes swab yang melonjak naik. Namun di sisi lain, justru angka kematian di Banjarmasin tertinggi dibandingkan daerah lain, khususnya di Kalsel.
Tak hanya itu, mantan Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat menilai capaian itu tak sebanding dengan anggaran yang begitu banyak dikeluarkan bersumber dari APBD Banjarmasin mencapai puluhan miliar.
“Suksesnya hanya sedikit, hasilnya hanya mendisiplinkan warga taat menjalankan salah satu isi protokol kesehatan. Ternyata, PSBB Kabupaten Banjar pun demikian,” kata Pazri. “Jadi taat disiplin sedikit, yang dulu tidak menggunakan masker sekarang menggunakan masker, ya hampir 80 persen masyarakat akhirnya memakai,” sambung dia.
BACA JUGA : Walikota Banjarmasin Didesak Umumkan Tiga Kali PSBB Berhasil atau Gagal?
Menurut Pazri, Kalsel khususnya kota Banjarmasin harus mencontoh Kota Tegal, Jawa Tengah yang menjalankan karantina wilayah dengan tegas. Serta DKI Jakarta yang menangani kasus Covid-19 dengan baik.
“Karena mereka serius. Ketika tegas dalam mengambil keputusan, maka masyarakatnya akan patuh,” ucap advokat muda dari Peradi Banjarmasin ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin Sukhrowardi pun menegaskan sebenarnya dewan juga cukup aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran selama PSBB.
Bahkan, menurut Sukhro, sejumlah fraksi dan mayoritas anggota dewan di DPRD Banjarmasin menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) Covid-19 guna menelisik penggunaan anggaran selama PSBB dan pandemi virus Corona.
“Tentu dukungan dari publik juga penting. Ini karena menyangkut penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat,” imbuh Sukhrowardi.(jejakrekam)