Foto : Dokumentasi
SIKAP Bupati Hj Noormiliyani AS memutus kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, gara-gara layanan dianggap jauh panggang dari api, didukung DPRD Barito Kuala (Batola).
KETUA DPRD Kabupaten Batola Muhammad Saleh mengakui hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi bentuk pemutusan kerjasama dengan penyelenggara asuransi kesehatan pelat merah itu dari pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya, kalau memutus kontrak dengan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin memang disayangkan. Terutama, bagi penerima manfaat seperti penerima bantuan iuran (PBI). Tapi semua keputusan itu tergantung Bupati Batola, apa kata bupati, kita lihat nanti,” ucap Saleh saat dikonfirmasi jejakrekam.com, Senin (15/6/2020).
Ia menduga keputusan yang diambil Bupati Hj Noormiliyani AS itu hanya spontanitas, karena melihat ada warga Batola yang tak dilayani dengan baik akibat kakunya aturan dari BPJS Kesehatan berdalih regulasi pemerintah pusat.
BACA : Pemkab Batola Putus Kontrak, BPJS Kesehatan Lapor ke Sekdaprov Kalsel
“Kalau memang layanan kesehatan BPJS Kesehatan untuk masyarakat Batola tidak maksimal, terkhusus menyangkut nyawa orang atau dalam kasus bayi yang mengalami penyakit bawaan jantung bocor, kami sepakat,” tegas politisi Golkar ini.
Menurut dia, hal itu menjadi pesan moral terkhusus bagi BPJS Kesehatan agar bertindak mengutamakan sisi kemanusiaan, bukan prosedur baku yang tak bisa disiasati.
“Wajar jika Bu Bupati bilang seperti itu, mau memutus kontrak. Ini pesan penting bagi BPJS Kesehatan agar meningkatkan dan memaksimalkan pelayanannya,” tuturnya.
Saleh pun mengaku sudah banyak mendapat laporan dari masyarakat Batola yang selalu terhambat mendapat akses kesehatan, baik saat berobat atau tengah mendapat perawatan di rumah sakit.
“Wajar saja, jika Bupati Batola mengeluarkan pernyataan untuk memutus kontrak. Ini semua demi kepentingan masyarakat Batola yang menjadi peserta BPJS Kesehatan,” imbuhnya.
BACA JUGA : Kecewa Berat, Bupati Batola Noormiliyani Putuskan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan
Dukungan serupa juga disuarakan akademisi FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Nasrullah atas sikap tegas diambil Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
“Keberanian kepala daerah untuk menjalankan aspek layanan kesehatan terutama biaya berobat warganya tanpa ketergantungan pihak lain, bahkan kepada BPJS Kesehatan yang secara umun menjalin kerjasama dengan daerah,” ucap Nasrullah.
Menurut dia, hal ini menunjukkan pemerintah daerah memotong birokrasi dari tangan kedua atau tangan ketiga, menjadi satangan atau satu tangan yakni langsung dari pemerintah daerah itu, terutama program jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
“Keputusan ini dapat menjadi inspirasi kepala daerah lain, untuk meninjau ulang kerjasama layanan asuransi kesehatan tersebut,” ucap antropolog lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Bagi warga Kecamatan Kuripan ini, jika benar Pemkab Batola konsisten talak tiga dengan BPJS kesehatan dan jika terbukti sukses akan menjadi mode percontohan di daerah lain.
BACA JUGA : BPJS Kesehatan Hanya Verifikasi Klaim, 26 RS Layani Ratusan Pasien Covid-19 di Banjarmasin
“Inilah yang dinamakan Noormiliyani effect. Sehingga pihak BPJS Kesehatan semestinya tidak melihat lepasnya kerjasama dengan Pemkab Batola, tapi dampak turunannya yang bisa terjadi di daerah lain,” papar Nasrullah.
Menurut dia, opsi yang paling rasional, mungkin akan ada upaya BPJS Kesehatan dengan berbagai cara untuk menjalin kerjasama kembali dengan Pemkab Batola.
“Namun perlu ada negosiasi ulang dengan garansi pelayanan maksimal untuk warga Batola,” tandasnya.(jejakrekam)