Foto : Dok Walikota Nadjmi Adhani
WALIKOTA Banjarbaru Nadjmi Adhani menjamin walau saat ini anggaran lebih terfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun alokasi dana perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 tetap aman.
LANGKAH pengamanan dana pilkada di tengah pandemi ini menyusul adanya surat edaran (SE) Mendagri Tito Karnavian Nomor 900/3485/SJ, memerintahkan agar seluruh kepala daerah yang menggelar pilkada segera mencairkan dana hibah pilkada 2020.
“Dana hibah untuk pilkada di Banjarbaru, aman. Apalagi, kami juga sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu Banjarbaru,” ucap Walikota Nadjmi Adhani kepada jejakrekam.com, Sabtu (13/6/2020).
Menurut dia, dalam NPHD tersebut tercantum dana hibah yang bisa digunakan KPU dan Bawaslu untuk menjalankan fungsi penyelenggara dan pengawasan pada Pilwali Banjarbaru 2020.
BACA : Stop PSBB, Banjarbaru Tetap Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Nadjmi menyatakan dalam pekan ini, Pemkot Banjarbaru akan menggelar rapat teknis dengan KPU dan Bawaslu. Dalam pertemuan teknis ini dibahas mengenai penyesuaian alokasi anggaran di tengah pandemi COvid-19.
“Alhamdulillah setelah dilakukan pertemuan teknis alokasi anggaran tidak terlalu besar dan dapat dipenuhi,” ucapnya.
Nadjmi mengungkapkan, untuk pencairan dana hibah pilkada, semuanya telah siap. Bahkan, tinggal pelaksanaannya di lapangan. “Semoga saja semua dimudahkan,” ucapnya.
Untuk diketahui, dana hibah yang diserahkan Pemkot Banjarbaru untuk KPU sebesar Rp 18 miliar, sebelum adanya wabah Corona. Walau anggaran itu dikorting Rp 2 miliar lebih, dari usulan KPU Banjarbaru sebesar Rp 20,6 miliar.
Sedangkan, untuk Bawaslu Banjarbaru dalam tugas kepengawasan disetujui alokasi dananya sebesar Rp 4,7 miliar. Dana itu pun dibagi dalam dua tahapan APBD. Pada tahun 2019 dialokasikan Rp 440 juta. Sisanya, dimasukkan dalam APBD Banjarbaru tahun 2020.
BACA JUGA : Selama Wabah Corona, Nadjmi-Jaya Tak Ambil Gaji, ASN Pemkot Banjarbaru Potong Gaji
Bahkan, baik KPU maupun Bawaslu Banjarbaru bersama pemerintah kota telah menandatangani NPHD pada 2 Oktober 2020 lalu.
Tak hanya itu, Pemkot Banjarbaru juga menggandeng Polres Banjarbaru dan Kodim 1006/Martapura untuk dana pengamanan pilkada. Besaran dananya Rp 2,5 miliar lebih untuk Polres Banjarbaru dan Rp 592 juta diperuntukkan bagi Kodim 1006 Martapura.
Penyerahan dana pengamanan pilkada dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 70 persen, dan tahap kedua 30 persen dari besaran angka yang disetujui kedua belah pihak.(jejakrekam)