Kurang Catat Meter Jadi Dalih PLN Soal Tagihan Listrik Pelanggan Membengkak

0

TAGIHAN rekening lisrik membengkak, PT PLN Kalselteng berdalih hal itu akibat adanya penerapan stay at home (berdiam diri di rumah), work form home (WFM) atau bekerja di rumah hingga saat sahur di bulan Ramadhan 1441 atau April-Mei 2020, selama pandemi Covid-19.

“HAL ini yang memicu tagihan listrik pelanggan PLN menjadi naik,” ucap General Manager PT Wilayah PLN Kalselteng, Sudirman saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan di Banjamasin, Selasa (9/6/2020).

Ia menjelaskan tagihan bulanan atas penggunaan kilowatt hours (kWh) atau kilowatt jam dengan sistem ratra-tara berpatokan pada pemakaian daya listrik pada bulan sebelumnya, sebelum pandemi Covid-19.

BACA : Tagihan Listrik Terus Membengkak, DPRD Kalsel Segera Panggil PLN

“Ini yang diterapkan PLN, sehingga tagihan pada bulan berikutnya dihitung setelah petugas catat meter menghitung ada kekurangan tagihan kWh diakumulasikan pada bulan Mei,” tuturnya.

Sudirman menyebut pada bulan Maret dan April semasa wabah Covid-19 ternyata konsumsi listrik masyarakat justru makin meningkat. Namun, ia mengakui selama dua bulan itu pula, petugas pencatat meter yang diturunkan PLN tidak mendatangi rumah pelanggan satu per satu.

“Baru bulan Mei, petugas pencatat meter melakukan pencatatan langsung ke rumah pelanggan. Hingga ditemukan kekurangan tagihan atau semacam utang pelanggan kepada PLN,” papar Sudirman.

BACA JUGA : PT PLN UIW Kalselteng Bantah Adanya Lonjakan Tagihan Akibat Kenaikan Tarif Listrik

Hingga, beber dia, pada bulan berikutnya tagihan tersebut diakumulasi sehingga terjadi kenaikan sekitar 20-40 persen dari tagihan biasanya.

“Untuk pembengkakan tagihan itu, kami sudah membijaki dengan cara bayar cicil selama tiga bulan oleh pelanggan,” kata Sudirman.

Ia pun berdalih semua kebijakan ini ditentukan PLN Pusat, sehingga belum ada skema untuk mengurangi beban berat tagihan listrik yang harus dibayar pelanggan. Terutama, pelanggan listrik non subsidi.

Penjelasan petinggi PLN Kalselteng ini pun disorot tajam pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kalsel. Seperti Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bachri menyoal kinerja PLN.

BACA JUGA : PLN Hitung Tagihan Listrik dari Pemakaian Rerata 3 Bulan Terakhir

Begitu pula kolega lainnya, Jihan Hanifa, Agus Mawardi, dan H Hormansyah. “Saya belum percaya atas penjelasan dari PLN. Masalah ini harus dibuka sejelas-jelasnya kepada publik dan diselesaikan secara profesional,” cetus Hormansyah, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel.

Begitu pula, anggota Komisi II lainnya dari Nasdem juga mempertanyakan kesalahan catat petugas meter PLN justru dibebankan kepada pelanggan. “Kalau itu kesalahan catat tagihan, kenapa pelanggan yang harus menanggungnya?” cecar mantan anggota DPRD Banjar ini.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani menegaskan berdasar hasil rapat, agar PLN tidak memutus aliran listrik bagi pelanggan yang tak mampu bayar di tengah pandemi Covid-19.

“Tagihan denda atau tambahan juga diperkecil. Apakah ke depan, ada jaminan dari PLN untuk memperkecil lonjakan tagihan listrik?” imbuh mantan Ketua DPRD HSU dari Golkar ini.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor DidI G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.