Foto : Akhmad Faisal
KETUA Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) atau Indonesia Logistics anda Forwaders Association (ILFA) Kalsel Saut Nathan Samosir mendukung setiap langkah Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam berupaya menekan laju penyebaran Covid-19.
SALAH satunya dirinya mengusulkan, agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pemberian multivitamin kepada para sopir yang mengangkut kebutuhan sembako antar provinsi saat Pandemi Covid-19.
Baginya hal ini lebih baik, ketimbang mewajibkan para sopir melakukan rapidtest setiap kali mereka berangkat untuk mengantar kebutuhan pokok ke luar daerah. Bahkan masyarakat umum juga bisa diberikan multivitamin sebagai penguat imun bagi tubuh.
BACA : Sulit Masuk Kalteng, Truk Angkutan Bahan Pokok Setop Beroperasi
“Iya kalau anggarannya ditanggung oleh pemerintah, tapi nyatanya saat ini anggaran rapidtest ditanggung secara mandiri oleh para supir. Kalau setiap berangkat rapidtest tentu mereka sangat dirugikan karena beban pengeluaran akan bertambah drastis,” keluh Owner Ekspedisi Lintas Jawa Group tersebut, Selasa (2/6/2020).
Karena itulah ketimbang masalah rapidtest ini menjadi polemik, ada baiknya para sopir tersebut hanya diberlakukan cek kesehatan ringan saja di pos perbatasan, salah satunya pengecekan suhu tubuh.
“Kalau suhu tubuhnya normal, berikan multivitamin untuk mereka konsumsi secara gratis. Hal ini dimaksudkan agar imunitas tubuh mereka menjadi kuat saat mengantar sembako dan tidak mudah terserang penyakit,” tambah Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Banjarmasin itu.
Baginya pemberlakukan rapidtest kepada para sopir yang ingin masuk ke Provinsi Kalteng dan Kaltim beberapa waktu lalu membuat para supir dirugikan.
Karena jika dalam sebulan para sopir tersebut harus melakukan perjalanan minimal 5 kali, maka biaya Rapidtest yang harus ditanggung mencapai jutaan rupiah. Padahal gaji seorang sopir tidak seberapa dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.
“Namun untungnya kebijakan tersebut kini sudah ditiadakan. Tapi jangan sampai kebijakan ini terulang lagi, karena kalau terulang dan diberlakukan maka ini akan membuat kerugian bagi supir maupun pelaku jasa ekspedisi,” pungkasnya.(jejakrekam)