Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Terlalu Banyak Risiko yang Harus Dihadapi

0 209

HARI pemungutan suara yang menjadi puncak perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 diputuskan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang.

MESKI ada kekhawatiran karena pandemi virus Corona (Covid-19) masih mewabah. Hal itu menjadi tantangan sendiri bagi penyelenggara pilkada.

Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan Erna Kasypiah mengakui penetapan tanggal 9 Desember 2020 untuk pelaksanaan pilkada merupakan kesepakatan antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau kita cermati, tentu masih mengandung risiko. Sebab, kita menghadapi proses pilkada yang tidak normal, karena masih diyakini berada di masa pandemi Covid-19. Sebab, pelaksanaan teknisnya harus disesuai dengan protokol kesehatan,” ucap Erna Kasypiah, saat diwawancarai Noorhalis Majid, pengasuh acara Palindangan Noorhalis di RRI Banjarmasin, Sabtu (30/5/2020).

BACA : Pilkada Digelar 9 Desember, KPU Kalsel Minta Status Tanggap Darurat Covid-19 Dicabut

Erna menjelaskan ada empat substasi dari kesepakatan antara DPR dan Kemendagri serta pihak penyelenggara pemilu, yakni tahapan pilkada harus dimulai pada 15 Juni. Kedua, pilkada dengan protokol kesehatan dan ketiga penyelenggara pilkada harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Keempat tentu saja soal anggaran terbaru pilkada yang harus disesuaikan dengan kebutuhan situasi Covid-19,” ucap Erna.

Mantan Direktur LK3 ini mengatakan saat ini baik KPU maupun Bawaslu tengah menunggu berbagai peraturan yang mendasari pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, bila sudah ada peraturannya, maka dilanjutkan dengan segala persiapan aksi seperti membentu pengawas ad hoc, verifikasi syarat calon dan lainnya.

BACA JUGA : Pilkada Dipastikan 9 Desember 2020, Habib Banua : Pilkada Peti Mati

“Memang butuh waktu untuk persiapannya serta langkah strategis untuk meminimalkan risiko. Utamanya, risiko kesehatna yang harus dihadapi penyelenggara, peserta dan masyarakat pemilih,” papar Erna.

Khusus personel pengawasan di bawah jajaran Bawaslu, Erna menyebut dalam mengawasi semua tahapan pilkada harus tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. “Fasilitas harus disiapkan. Sekarang ini, KPU masih merancang sejumlah aturan dan petnjuk teknis. Kami juga menunggu pedoman pelaksanaan tahapan pilkada,” kata lulusan IAIN Antasari ini.

Para pendengar talkshow ini pun mengkhawatirkan jika pilkada tetap digelar di tengah pandemi Covid-19, bisa membahayakan keselamatan masyarakat. “Bagi pemilih yang positif Covid-19 harus diberlakukan tersendiri dalam menyalurkan hak suaranya. Jangan dibiarkan memilih di tempat pemungutan suara (TPS),” ucap Amat Uya dari Kotabaru.

Ia menyarankan agar di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, bagi calon pemilih yang tinggi suhu badannya, jangan diminta datang ke TPS.

Erna pun setuju dengan usulan itu. Menurut dia, alat pendeteksi suhu tubuh memang diperlukan, namun tetap dihitung biayanya.

BACA JUGA : Jangan Politisasi Bansos di Tengah Pandemi dan Pilkada 2020

“Pengadaan alat pendeteksi suhu tubuh itu sangat besar biayanya. Kalikan saja dengan jumlah TPS yang ada. Sampai sekarang belum ada perubahan soal sistem pencoblosan. Artinya, pemilih tetap datang ke TPS,” kata Erna.

Ini belum lagi, beber dia, rencananya jumlah TPS akan diperbanyak demi menghindari terjadi kerumunan massa dalam satu TPS.

Erna juga menyebutkan hal krusial seperti tahapan kampanye mulai dari pertemuan terbatas, rapat akbar hingga menggunakan media sosial.

“Demi menghindari kerumunan massa, apakah nanti seluruh kampanye hanya menggunakan media sosial? Ini yang kami tunggu aturannya. Lantas bagaimana dengan kampanye hitam di media sosial, bagaimana cara mengawasinya?” cecar Erna.

Tahapan krusial lainnya yang diakui Erna adalah soal pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih tetap, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan hingga pada hari pemilihan.

“Tentu petugas di lapangan harus dilengkapi alat pelindung diri (APD). Lagi-lagi ini soal anggaran. Ini ditambah lagi problem mendasar kita adalah soal rendahnya kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan. Lantas siapa yang akan mengawasi itu, kita khawatirkan jangan sampai pilkada justru memicu meledaknya kasus Covid-19,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor DidI G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.