ACT

Sulit Masuk Kalteng, Truk Angkutan Bahan Pokok Setop Beroperasi

0 186

KETUA Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Kalsel Saut Nathan Samosir angkat bicara terkait dengan adanya penghentian sementara distribusi barang pokok dari Banjarmasin ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

BUNTUT sulitnya akses masuk bagi angkutan truk membawa bahan pokok, ratusan sopir truk yang tergabung dalam ALFI Kalsel mulai Jumat (29/5/2020)  pengiriman logistik dari Banjarmasin ke Palangkaraya Kalteng dihentikan atau untuk sementara setop beroperasi hingga waktu yang tidak ditentukan.

Dirinya mengaku hal ini akan berdampak besar dan menyebabkan bisa melambungnya harga sembako di Kalteng untuk beberapa hari ke depan. Karena Lebih dari 50 persen barang sembako dan juga bahan bangunan dikirim dari Banjarmasin.

BACA : Rencana Buka Sekolah Pada 13 Juli, Walikota Banjarmasin Minta Tunda Hingga Tahun Depan

“Dalam sehari saja ada 100 truk besar dan 30 truck kontainer yang biasa mengangkut bahan pokok, bisa dibayangkan jika tidak ada pengiriman barang sehari saja, barang jadi langka dan melambung tinggi,” ungkapnya..

Saut yang juga menjadi salah satu anggota DPRD Kota Banjarmasin, mengaku telah melayangkan surat kepada Tim Gugus Tugas Covid 19 baik tingkat kota Banjarmasin maupun provinsi Kalsel.  Hal tersebut bertujuan untuk meminta agar dilakukan rapid test masal bagi sopir truk yang mengangkut bahan primer dari Banjarmasin ke Kalteng.

“Sopir tidak keberatan jika dites Rapid. Jika mereka sudah mengantongi surat dari tim Gugus Tugas, harusnya tidak dipersulit lagi masuk ke Kalteng,” katanya.

Seperti yang diketahui pelaksanaan pembatasan orang di Palangkaraya yang mewajibkan para sopir pengangkut sembako maupun barang lainnya harus ada surat keterangan bebas Covid-19, yang mana untuk mendapatkan surat tersebut wajib mengikuti Rapid Test dengan biaya antara Rp 500 – 700 ribu. Hal ini dianggap sangat memberatkan bagi sopir.

BACA JUGA : Covid-19 Ancam Bisnis Ekspedisi Terhenti

“Saya sangat prihatin dengan keadaan tersebut, sedangkan edaran Dirjen Perhubungan bahwa karantina wilayah tersebut hanya membatasi pergerakan orang, bukan membatasi pergerakan barang,” tuturnya.

Salah satu pengelola jasa ekspedisi Mitra Lintas Nusantara, Feri juga menyampaikan keberatannya atas adanya biaya tersebut, dirinya sepakat untuk tidak melakukan aktivitas pengiriman barang. Hal ini tentunya akan berdampak besar tidak hanya bagi masyarakat di Kalteng, namun juga bagi ratusan sopir truk dari Banjarmasin.

“Kami menyadari memang berat menghentikan distribusi. Namun lebih berat lagi bagi sopir harus membayar ratusan ribu rupiah jika harus Rapid Test setiap kali ingin masuk Palangkaraya,” terangnya.

Sementara itu Susanto, salah satu sopir yang biasa membawa barang kebutuhan primer dari Pelabuhan Tri Sakti ke Palangkaraya Kalteng, mengaku sangat keberatan jika harus merogoh kocek Rp 500 ribu jika ingin masuk Palangkaraya.

“Kemarin sempat tertahan tidak bisa masuk. Terpaksa ikut Rapid Test dan membayar ratusan ribu rupiah. Jika setiap kali ingin masuk harus bayar, pendapatan kami tentu akan turun drastis. Pihak ekpedisi tidak menjamin pembayaran rapid test, terpaksa uang pribadi,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis Akhmad Faisal
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.