Foto : Facebook
DUNIA pendidikan di Kalimantan Selatan memasuki masa yang berbeda, usai libur panjang di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Kebijakan new normal dengan diawali bergeraknya aktivitas sosial dan pendidikan justru ditanggapi pesimis.
KEPALA Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, Slamet Riyadi dalam diskusi online yang dihelat Ombudsman Kalsel bertajuk New Normal Pelayanan Pendidikan, Jumat (29/5/2020), justru merasa khawatir jika aktivitas belajar mengajar tatap muka dilaksanakan saat new normal nanti.
“Kondisi Kotabaru tentu berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya di Kalsel. Apalagi, dari 22 kecamatan yang ada itu tersebar di beberapa kepulauan,” ucap Slamet Riyadi.
Menurut dia, saat ini, terdata jumlah siswa dari PAUD hingga SMP di Kotabaru mencapai lebih dari 49 ribu orang. Kondisinya pun berbeda antar kecamatan, dengan fasilitas yang sangat beragam.
BACA : Menuju New Normal, Disdikbud Kalsel Siapkan Tiga Skenario Siswa Masuk Sekolah
“Kami sudah memperpanjang kebijakan pembelajaran dari rumah hingga 29 Juni 2020. Setelah ini, akan dilanjutkan dengan libur semester hingga 13 Juli mendatang,” ucap Slamet Riyadi.
Menurut dia, bukan hanya soal petunjuk teknis (juknis) penerapan kebijakan new normal, namun juga fasilitas akses internet di daerah.
Slamet menyebut tidak semua siswa bisa mengakses model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan itu.
“Jaringan internet saja belum terhubung di seluruh wilayah di Kotabaru. Ini jelas menyulitkan penerapan kebijakan belajar dari rumah di daerah kami,” ucap Slamet.
Senada itu, Kepala Dinas Pendidikan Tabalong Akhmad Rizali Noor memastikan jika ada kebijakan new normal, maka pihaknya lebih baik menunda dulu.
“Tabalong masih belum siap. Sekarang saja banyak pelanggaran menyangkut protokol Covid-19. Apalagi bila new normal, akan banyak pelanggaran dilakukan warga, sementara untuk mengawasi dan mendidik warga untuk patuh, sangat terbatas,” tegas Rizali Noor.
BACA JUGA : Akses Internet Wajib Disediakan, Ombudsman Minta Seluruh Siswa Harus Naik Kelas
Ia mengatakan butuh waktu bagi daerah untuk mempersiapkan diri, berikut sosialisasi intensif sebelum memberlakukan new normal. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, Rizali mengatakan kebijakan new normal akan sulit dipatuhi, sehingga butuh waktu untuk mengedukasi warga.
“Bicara fasilitas koneksi internet di Tabalong juga terbatas. Saat diskusi online seperti sekarang sangat sulit terhubung, apalagi diberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh,” papar Rizali.
Ini belum ditambah soal sarana yang mendukung pembelajaran jauh jarak, hingga kemampuan para siswa dan orangtua murid mendampinginya.
“Semua masih sangat terbatas. Berbeda dengan wilayah perkotaan,” imbuhnya.(jejakrekam)