ACT

Proklamasi 17 Mei 1949, Perjuangan Borneo Bagian Selatan Menjadi Indonesia

0 577

Oleh : Mansyur ‘Sammy’

REVOLUSI fisik di Kalimantan Selatan tahun 1945-1949 merupakan rangkaian elemen kekuatan masyarakat Banjar mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Refleksi dari tekad ini adalah lahirnya proklamasi 17 Mei 1949.

SEBUAH pernyataan mengedepankan integrasi Kalimatan Selatan dengan negara Republik Indonesia.

Mengapa perlu ada proklamasi lagi setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945? Terdapat nilai mendasar Proklamasi 17 Mei 1949 yakni suatu keinginan integrasi nasional atau integrasi bangsa, bergabung dengan Indonesia di tengah upaya van Mook untuk menjadikan Borneo/Kalimantan bagian Selatan sebagai bagian negara federal. Disini tidak diragukan lagi jiwa nasionalis para pejuang ALRI Divisi IV. Sense of integrity dalam negara nasional, yang dibuktikan melalu perjuangan dan pengorbanan.

Fakta historis ini, bukan sekadar reklame tentang revolusi yang dilakukan dan dialami rakyat Kalimantan Selatan. Namun, merupakan sebuah potret naturalistik dalam realitas historis, yang menjadi kebanggaan rakyat Banjar Kalimantan Selatan.

BACA : Puisi Dua Pejuang Kalimantan Berbeda Jalan; Hassan Basry-Ibnu Hadjar

Hampir di seluruh pelosok bumi Lambung Mangkurat, merasakan gaung zaman revolusi fisik 1945-1949. Sejak diumumkannya Proklamasi 17 Mei 1949, dan terbentuknya Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, rakyat Kalimantan Selatan menyatakan bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta.

Dalam buku baboon Sejarah Banjar (2013) terbitan Pemprov Kalsel dituliskan bahwa Proklamasi ini mengemuka pada tanggal 15 Mei 1949, ketika terjadi pertemuan pejuang di Ambarawa, nama samaran wilayah Telaga Langsat (Sekarang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

Atas petunjuk Kepala Markas Pangkalan Rasyidi, para tokoh Tentara ALRI Divisi IV, mereka menempati rumah Dumam yang terletak kira-kira 100 meter dari jalan di anak Kampung Limau Gampang, wilayah Kandangan.

BACA JUGA : Hassan Basry Pencetus Peristiwa Tiga Selatan, Soekarno pun Dibuatnya Marah Besar

Di sinilah, permusyawaratan selanjutnya yang diikuti oleh H Aberanie Sulaiman, Budhigawis, P. Arya, Gusti Aman, Hasnan Basuki dan Romansi. Perundingan di kota Ambarawa ini dikawal ketat oleh pasukan Setia Budi dan Ibnu Hadjar.

Dalam setiap peristiwa penting dalam kancah perang gerilya Ibnu Hadjar selalu setia mengawal Hassan Basry. Rapat ini berhasil merumuskan struktur pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

BACA JUGA : PM Noor, Bapaknya Para Pejuang Kalimantan; Hassan Basry dan Tjilik Riwut

Dalam pertemuan tersebut, Gusti Aman mengusulkan agar pembentukan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV ini dalam bentuk satu Proklamasi 17 Mei. Penyusunan Teks awalnya ditugaskan kepada Maxim Le Miaty (P. Arya-Munir) kemudian disempurnakan lagi bersama.

Agar lebih keras lagi isinya sebagai kalimat penutup, H Aberanie Sulaiman menambahkan kata-kata: ”Dan jika perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan“.

Konsep asli Proklamasi 17 Mei ditulis dengan huruf-huruf balok dengan menggunakan tinta merah. Konsep asli ini disimpan Gusti Aman dan hilang ketika Gusti Aman (di kemudian hari) ditahan oleh gerombolan Ibnu Hadjar. Perbanyakan konsep ini ditanda tangani kemudian Pimpinan Umum Hassan Basry, dianggap sebagai lembaran yang asli. 

Dalam rapat di Kota Ambarawa (Telaga Langsat) sebenarnya tidak hanya memutuskan memproklamasikan Pemerintah Gubernur Tentara guna mengatasi masalah politik, tata pemerintahan dan masyarakat. Keputusan lainnya adalah mengatur ekonomi dengan mendirikan koperasi-koperasi dan koperasi terpusat.

Dengan tujuan merubah struktur ekonomi kolonial ke perekonomian revolusioner. Kemudian menembus tirai besi NICA agar perjuangan di Kalimantan dapat didengar dan diketahui Republik Indonesia dan dunia.

BACA JUGA : Suara Kritis Pers Perjuangan dan Menguatnya Kapitalisasi Media Massa

Dalam buku baboon Sejarah Banjar (2013) terbitan Pemprov Kalsel juga diuraikan bahwa pada era itu, ekonomi berada di titik terendah. Pasar-pasar menjadi sepi dan sebagian besar toko-toko menutup pintu.

Sebagian besar penduduk kota mengungsi ke luar kota, menetap di daerah yang dikuasai ALRI. Di kampung-kampung dan di hutan-hutan dibuka pasar-pasar baru guna menampung hasil rkyat.

Bahan makanan dan lain-lain mengalir ke pasar-pasar baru ini dan jual beli dilakukan dengan mata uang sementara yang dikeluarkan oleh ALRI yakni ‘Uang ALRI’.

Pada malam hari tanggal 15 ke 16 Mei 1949 selesailah teks proklamasi itu dan ditik oleh Romansi. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1949, kira-kira pukul 10.00 pagi dibuat proses verbal mengenai musyawarah dan laporan rumusannya, ditanda tangani H Aberanie Sulaiman, Budhigawis, Maxim Le Miaty dan Romansi.

BACA JUGA : Benteng Oranje Nassau, Simbol Supremasi Belanda Pemicu Perang Banjar

Pada hari itu pula Gusti Aman, Maxim dan Hasnan Basuki ditugaskan membawa dokumen itu kepada Pimpinan Umum Hassan Basry di Niih. Tempat di mana Hassan Basry berada hanya diketahui Hasnan Basuki.

Tanggal 16 Mei 1949, kira-kira jam lima sore, rumah persembunyian Hasnan Basuki dapat ditemukan di Jambu Hulu, di rumah Guru Idar. Rombongan bermalam satu malam di sini, baru keesokan harinya mereka berangkat pada tanggal 17 Mei 1949 ke Hulu Banyu, melewati Lumpangi, Batantangan dan baru tiba pada sore harinya menjelang magrib di Niih.

Selanjutnya rombongan bertemu dengan Pimpinan Umum Hassan Basry dan ajudannya Tobelo di Niih. Rombongan menyerahkan dokumen kepada Pimpinan Umum. Setelah mendapat persetujuan Pimpinan Umum, barulah Proklamasi 17 Mei ditanda tangani Hassan Basry sebagai Gubernur Tentara.

Proklamasi 17 Mei tersebut kemudian dibacakan oleh Pimpinan Umum dalam suatu upacara di Mandapai yang di hadiri pasukan penggempur, anggota Markas Pangkalan terdekat dan masyarakat setempat. Berita proklamasi ini disebarkan dalam bentuk pamflet ke seluruh daerah. 

Proklamasi 17 Mei 1949 itu berbunyi : “PROKLAMASI”. Merdeka. Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari “ALRI” melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap Merdeka !, Kandangan,17 Mei IV REP. Atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan. Gubernur Tentara HASSAN BASRY  

Dengan mengingat proses pembentukannya, maupun isi dari teks proklamasi 17 Mei 1949 itu, maka nyata bahwa dasar dan tujuan proklamasi itu adalah menyatakan kebulatan hati rakyat merealisasikan kekuasaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan berlandaskan Proklamasi 17 Agustus 1945.

BACA JUGA : 24 Ramadhan 1275 H dan Meletusnya Perang Banjar

Selain itu, sebagai reaksi kejadian sebelumnya, ketika tanggal 19 Desember 1948 Dr. Beel sebagai wakil tinggi Mahkota sudah menyatakan tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville, sehingga mengambil tindakan semaunya terhadap Republik Indonesia. Jadi secara objektif timbul kebebasan kedua belah pihak memperebutkan de facto di seluruh Indonesia.

Gerilya rakyat di Kalimantan Selatan yang dipelopori oleh ALRI Divisi IV itu ternyata mampu menghidupkan desa-desa republik dan kecamatan republik dengan mengusir atau membekukan alat kekuasaan Belanda di tempat tersebut.

BACA JUGA : ‘Menggugat’ Kiprah Pangeran Antasari di Kecamuk Perang Banjar

Dengan proklamasi merupakan landasan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan situasi perjuangan adalah pemerintahan militer dengan pimpinan Gubernur Tentara. Kemudian, supaya rakyat benar-benar menyadari bahwa pemerintahan Belanda adalah pemerintahan pendudukan asing yang harus dibasmi, karena rakyat sudah mempunyai pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan.

Adanya pimpinan perjuangan berbentuk pemerintahan yang dipimpin Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, lebih meyakinkan rakyat akan berlakunya tertib hukum, tertib ekonomi, kejujuran dan keadilan, sebagaimana lazimnya dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian isu-isu tentang selalu dipergunakan kekerasan oleh kaum gerilya dapat dihindarkan.(jejakrekam)

Penulis adalah Penasihat Komunitas Historia Indonesia Chapter Kalsel

Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya (SKS2B) Kalimantan

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP ULM Banjarmasin

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.