Foto : Ipik Gandamana
PULUHAN perwakilan Forum Komunikasi Pekerja Informal Terdampak Covid-19 mempertanyakan keseriusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi mereka.
SEDERET pertanyaan pun meluncur dalam rapat dengar pendapat (RDP) difasilitasi Komisi IV DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (13/5/2020). Di antaranya keseriusan upaya pemerintah dan Tim GTPP Covid-19 Kalsel untuk bisa segera mengakhiri pandemi ini.
Kondisi ini membuat warga yang menekuni pekerjaan informal seperti pengemudi taksi daring, tukang pijat, guru privat, tukang rias penganten, pengamen jalanan dan lainnya.
Salah satu perwakilan pekerja informal, Muslim mengungkapkan di tengah pandemi Covid-19, pihaknya masih terdampak karena hingga kini di Kalsel belum ada tanda tren penurunan kasus Corona.
BACA : Belum Dapat Bansos, Pekerja Informal Minta DPRD Kalsel Perjuangkan Aspirasi
“Semakin lama, pandemi Covid-19 berlangsung maka bisa dipastikan akan menyengsarakan kalangan pekerja informal. Ini ditambah, pekerja informal yang ada di Kalsel tidak seluruhnya mendapat bantuan sosial dari pemerintah provinsi, kota dan kabupaten,” papar Muslim, mengungkapkan kegalauannya.
Ia pun menyoal soal keberadaan orang tanpa gejala (OTG) yang berada di rumah karantina, terkesan tidak ditangani secara serius.
“Jika pandemi Covid-19 ini makin lama, maka pendapatan harian yang kami andalkan juga terancam hilang,” tuturnya.
BACA JUGA : Pantau PSBB, Ombudsman Buka Posko Pengaduan Masyarakat
Wakil Ketua GTPP Covid-19 Kalsel, Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan pemerintah saat ini mengambilalih secara penuh penanganan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 termasuk yang tak bergejala.
Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tak bergejala seluruhnya dirawat dan ditangani di fasilitas karantina khusus Provinsi Kalsel. Di antaranya di Ambulung dan Bapelkes Banjarbaru.
Langkah itu, menurut Hanif, dilakukan agar standar penanganan dan penyembuhan pasien Covid-19 tak bergejala bisa maksimal. Termasuk, bisa menggenjot angka kesembuhan kasus Covid-19.
“Semua positif dikarantina di fasilitas karantina provinsi, tidak ada yang lain karantina isolasi mandiri untuk yang positif. Karantina bukan semacam pengungsian, tapi selevel hotel melati III. Jadi mereka senang, ada motivator, penjaga gizi, dokter paru dan yang lainnya,” papar Plt Kepala BPBD dan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel ini.
BACA JUGA : Jika PSBB Gagal, Lockdown Pilihan Terakhir, Ini Catatan Ombudsman!
Saat ini, beber dia, sudah ada 95 penderita Covid-19 tanpa gejala yang dikarantina di fasilitas karantina khusus di Ambulung dan Bapelkes Banjarbaru. Termasuk, menyiapkan total kapasitas karantina khusus hingga 1.000 tempat tidur.
Dengan begitu, kata Hanif, pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa lebih fokus untuk menangani pasien dalam pengawasan yang belum terkonfirmasi positif serta lebih gencar melakukan penelusuran epidemologi.
BACA LAGI : Dua Kali Hasil Swab Negatif, 11 Warga Banjarbaru Dipulangkan dari Rumah Karantina Covid-19
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Lutfi Saifuddin, mengapresiasi langkah pengambilalihan perawatan dan penanganan kasus positif Covid-19 oleh Pemprov dan GTPP Covid-19 Kalsel.
Hal ini, papar Lutfi, sudah semestinya dilakukan dan bahkan seharusnya dilakukan sejak awal munculnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalsel.(jejakrekam)