Ahmad Husaini
ZAINAL Hakim anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi PKB melontarkan kritik tajam atas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Banjarmasin.
“MEMASUKI minggu kedua kita melihat tidak ada berbeda dengan sebelum PSBB, label PSBB hanya tema saja,” ucap Hakim kepada awak media, Senin (4/5/2020).
Bukan tanpa alasan, Hakim menilai penerapan PSBB dijalankan kurang tegas. Dia mencontohkan rendahnya laku physical distancing di tengah-tengah masyarakat.
“Secara kasat mata tidak ada yang dibatasi, (masyarakat) masih bebas seperti bisa,” ucap anggota komisi III ini.
Dia menilai fakta yang terjadi di lapangan berhubungan langsung dengan penambahan jumlah pasien positif di kota Seribu Sungai ini, sebab dengan mobilitas masyarakat yang masih bebas, besar potensi warga terinfeksi Covid-19.
BACA JUGA : ‘Polisi India’ Harusnya Dijadikan Ikon Keseriusan Penerapan PSBB Banjarmasin
Hakim mendesak Pemkot Banjarmasin untuk mengevaluasi penerapan PSBB,kemudian merumuskan langkah yang efektif dan preventif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Tujuan PSBB hari ini masih belum tercapai, apa yang telah diatur dalam Permenkes No 9 tahun 2020 tentu harus kita terapkan di Kota Banjarmasin, sehingga kita bisa mencontoh daerah-daerah lain setelah penerapan PSBB terlihat ada pengurangan signifikan, entah itu PDP,ODP maupun kasus positif baru,” timpal dia.
Hakim menggarisbawahi masih ada misskoordinasi antar instansi pemerintah, baik dari gugus tugas Covid-19 maupun pemkot Banjarmasin, TNI-Polri hingga masyarakat.
“Koordinasi sampai hari ini masih belum terjalin dengan baik, kita berharap Koordinasi bisa ditingkatkan sehingga pengawasan terhadap jalan PSBB bisa lebih efektif,” tegas dia.
Hakim menyebut internal DPRD Kota Banjarmasin menggulirkan wacana untuk membentuk Pansus untuk mengawal penerapan PSBB di Banjarmasin.
“Kita lihat nanti perkembangan seperti apa,” tandasnya. (Jejakrekam)