Data Tak Lengkap, Usulan PSBB Banjarmasin Belum Disetujui Menkes Terawan

0

RENCANA Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terjegal regulasi pemerintah pusat. Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, meminta ada perbaikan sejumlah data agar usulan ini segera disetujui.

HAL ini dibenarkan langsung oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, saat ditemui di Taman Kamboja, pada Rabu (14/4/2020) pagi tadi. Ia membeberkan data yang dimaksud adalah informasi terkait stok pangan dan prediksi epedimiologi.

Ibnu tak merinci detail terkait data stok pangan dan prediksi epedimiologi yang harus direvisi. Ia cuma berujar pemkot telah memperbaiki data tersebut serta mengirimkan kembali ke pemerintah pusat.

“Hari ini, perbaikan sudah kita kirim. Mudah-mudahan, sesuai janji menkes, dua hari ke depan ada jawaban,” ujar Ibnu Sina.

BACA : Tinggal Persetujuan Gubernur-Kemenkes, Walikota Ibnu Sina Ingin Terapkan PSBB

Menurut Ibnu Sina, sambil menunggu persetejuan, sejumlah langkah dan persiapan terus dilakukan. Termasuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

“Agar, apabila ada dampak dari PSBB nantinya, bisa kita antisipasi,” kata dia.

Sebelumnya diwartakan, Ibnu berkata persiapan untuk penerapan PSBB telah dimatangkan, seperti pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Banjarmasin. Ia menyebut berdasar hasil rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), arus lalu lintas barang dan jasa akan berjalan dengan normal, bahkan cadangan ketersediaan bahan pokok juga mencukupi.

BACA: Ngotot PSBB, Walikota Ibnu Siapkan Dana Rp 21 Miliar Tanggung Kebutuhan Warga

Tak cuma itu, Mantan Anggota DPRD Kalsel ini juga menegaskan Pemkot Banjarmasin telah menyiapkan anggaran untuk masyarakat kalangan rentan sebesar Rp 1,5 miliar per hari. Jika Banjarmasin akan melakukan PSBB selama 14 hari, maka anggaran yang disiapkan mencapai Rp 21 miliar.

Namun, beber Ibnu Sina, jika maksimal PSBB diterapkan selama 30 hari, maka Pemkot Banjarmasin membutuhkan anggaran Rp 45 miliar untuk menjamin kebutuhan masyarakat kalangan rentan.

“Kita siapkan Rp 1,5 miliar per hari, konsekuensinya itu selama 14 hari atau 30 hari. Tapi itu bayangannya,” pungkasnya. (jejakrekam)

Penulis Deden
Editor Almin Hatta

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.