Foto : Asyikin
INSIDEN membludaknya warga Martapura untuk shalat Jumat di Masjid Al Karomah, hingga ada pengurus masjid yang terpapar virus Corona, serta peniadaan shalat Jumat terutama di daerah zona merah Covid-19, jadi pembicaraan hangat ketika Tim Gugus Tugas Penangananan Covid-19 bertemu dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan.
KETUA Tim Gugus Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel, Abdul Haris Makkie mengakui saat ini, justru angka penderita yang terinfeksi virus Corona terus bertambah, terutama di Banjarmasin yang kini menjadi local transmission (infeksi yang bersumber dari dalam suatu wilayah).
“Inil mengapa Presiden Jokowi meminta untuk mengutamakan keselamatan masyarakat. Ini tentu perlu langkah preventif kepada masyarakat,” ucap Sekdaprov Kalsel ini dalam pertemuan dengan MUI Kalsel di Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Sabtu (11/4/2020).
BACA : Banyak Kelurahan Zona Merah, Rosehan Dukung Banjarmasin Berlakukan PSBB
Padahal, beber Haris, Pemprov Kalsel telah mengeluarkan surat edaran soal local transmission Covid-19 dan menyatakan Kalsel tanggap darurat, tentu butuh dukungan dari elemen masyarakat, termasuk MUI.
“Hampir setiap hari terjadi penambahan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19. Bahkan, hampir penuh seluruh rumah sakit yang ada,” tambah Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, HM Muslim.
Ia mengakui kendala yang dihadapi adalah mengendalikan orang-orang tanpa gejala (OTG) dan ODP, seperti para jamaah tabligh usai mengikuti kegiatan Ijtima Ulama Zona Asia 2020 di Gowa, Sulawesi Selatan, atau masuk dalam kluster Gowa.
“Belajar dari Jakarta, justru OTG ini sangat berbahaya karena mempercepat penyebaran virus Corona. Sementara, sistem kesehatan kita tak sebagus Jakarta,” ucapnya.
BACA JUGA : ODP Tidak Wajib, PDP-Positif Covid-19 Haram Ikuti Shalat Jumat, Ini Imbauan Kedua MUI Kalsel !
Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani pun menegaskan TNI dan Polri serta instansi terkait membutuhkan pandangan yang searah dengan keputusan pemerintah terkait Covid-19.
“Pada dasarnya, Polri tak pernah melarang orang untuk melaksanakan ibadah. Namun, penekanan larangan itu berkumpulnya orang banyak (social distancing). Lalu, ada anggapan di lapangan bahwa aparat TNI/Polri melarang masyarakat melaksanakan ibadah. Inilah pentingnya satu suara,” ucap Yazid Fanani.(jejakrekam)