Reposisi Anggaran Corona Kalsel Bisa Disalurkan untuk Bantu Masyarakat Miskin
ALOKASI dana belanja tak terduga (BTT) yang ada di APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 ternyata hanya Rp 10 miliar. Akhirnya, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ditempuh kebijakan reposisi anggaran.
UNTUK memerangi Covid-19 di Kalimantan Selatan, Gubernur Sahbirin Noor memastikan sudah disiapkan dana sebesar Rp 56 miliar.
Anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Kalsel sebesar Rp 14,7 miliar pun ditarik untuk membantu penanggulangan wabah global Corona di Kalsel. Tak cukup itu, pos anggaran yang ada di Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Kalsel diberlakukan efensiesi, hingga didapat dana cadangan Rp 43 miliar.
Dana itu didapat dari pemotongan perjalanan dinas dan rapat-rapat rata-rata 30 persen bertotal Rp 15 miliar. Ada lagi, dana perjalanan dinas keluar negeri senilai Rp 12 miliar dan sisa kelebihan pagu anggaran kegiatan tender Rp 6 miliar juga dipakai untuk mendukung penanggulangan bencana Corona.
BACA : Terdampak Wabah Covid-19, Syaifullah Dukung Rangkaian Kebijakan Jokowi Pro Rakyat Miskin
Total dana Rp 33 miliar itu direposisi ke pos belanja tak terduga (BTT) plus Rp 10 miliar yang sudah tersedia dalam APBD Kalsel 2020, hingga total generalnya menjadi Rp 43 miliar.
Adanya reposisi anggaran baik yang ada di pos DPRD maupun Pemprov Kalsel diminta Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin Rais bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan anak sekolah di tengah wabah Covid-19.
“Kami mendukung kebijakan reposisi anggaran yang diambil Pemprov Kalsel dalam menyikapi pandemi Corona. Karena, dampaknya secara sosial dan ekonomi sangat terasa, khususnya bagi masyarakat Kalsel,” ucap Lutfi Saifuddin kepada awak media di Banjarmasin, Sabtu (4/4/2020).
BACA JUGA : Tiga Opsi Pilkada Ditunda, Dana Hibah Pemda Dialihkan Perangi Corona
Legislator Partai Gerindra ini mendesak agar Tim Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan (P3) Covid-19 Kalsel bisa menyalurkan dana itu untuk membantu pemenuhan dasar pokok masyarakat, khususnya anak sekolah dalam masa pemulihan nanti.
“Dana puluhan miliar itu harus dipakai bukan saja untuk pencegahan, tapi juga penanggulangan bencana non alam Covid-19, terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Lutfi Saifuddin.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel ini mengatakan kebutuhan masyarakat, khususnya dari kalangan miskin pada bulan Mei dan Juni 2020 akan membengkak.
“Sebab, pada masa itu akan masuk sekolah dan membutuhkan berbagai macam biaya dan peralatan sekolah. Untuk langkah konkretnya, kami tunggu kebijakan yang diambil Pemprov Kalsel, khususnya Satgas Covid-19,” tegas Lutfi.
BACA LAGI : Ironis, Ternyata Kalsel Tak Masuk Prioritas Covid-19 Nasional
Langkah konkret yang dimaksud Lutfi adalah adanya ketegasan dari Pemprov Kalsel untuk meniadakan segala bentuk pungutan maupun hak berkaitan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
“Dana yang ada juga bisa dikucurkan untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin, seperti pengadaan seragam dan peralatan sekolah dengan mengacu data jumlah siswa miskin dari sekolah masing-masing,” papar Lutfi.
Meski Lutfi juga tak bisa memprediksi kapan berakhirnya bencana non alam Covid-19 pada Mei atau Juni 2020 mendatang.
“Namun, satu atau dua bulan ke depan, grafiknya akan menurun. Berdasar perkiraan banyak ahli, kondisi aman Covid-19 terjadi di atas bulan Juni mendatang,” imbuhnya.(jejakrekam)