ACT

Ironis, Ternyata Kalsel Tak Masuk Prioritas Covid-19 Nasional

1 4.394

INI kabar yang menyedihkan bagi Kalimantan Selatan, usai tiga daerahnya masuk ‘zona merah’ yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarmasin karena ada warganya positif terjangkit virus Corona (Covid-19), ternyata di skala nasional justru tak terdeteksi jadi prioritas.

DATA ini diungkap anggota Komisi I DPR RI asal Kalsel, Syaifullah Tamliha berdasar hasil rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (2/4/2020), ternyata Kalimantan Selatan tak masuk prioritas.

Dari data itu, beber Syaifullah, hanya 50 kabupaten dan kota se-Indonesia mendapat prioritas dengan risiko tinggi. Di antaranya, Jakarta (DKI Jakarta), Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan),  Tangerang Selatan dan Tangerang (Banten), Depok, Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi (Jawa Barat), Balikpapan (Kaltim), Kendari dan Kabupaten Wakatobi (Sulawesi Tenggara), serta Sidoarjo (Jatim).

BACA : Dewan Berharap Dapat Informasi Baru Terkait Penggunaan Rapid Test

Justru, Kota Palangka Raya (Kalteng) masuk skala prioritas nasional dalam penanganan Covid-19, bersama kabupaten dan kota lainnya seperti Kota Pontianak (Kalbar), Medan (Sumut), Malang (Jatim), Gowa (Sulsel),Yogyakarta (DI Yogyakarta), hingga Jayapura (Papua).

“Tak ada satu pun kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang masuk prioritas nasional. Ini berdasar data Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan usai rapat dengar pendapat dengan BNPB,” ucap Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Jumat (3/4/2020).

BACA JUGA : DPRD Kalsel Bingung Soal Keberadaan 2.400 Rapid Test

Wakil Ketua Fraksi PPP MPR RI ini menyesalkan sepatutnya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama jajarannya aktif melakukan pendataan Covid-19 dengan merealisasikan rapid test (tes cepat) untuk skrining atau penapisan terhadap warga yang berisiko terjangkit virus Corona.

“Saya sangat menyesalkan Pemprov Kalsel yang tidak mempraktikkan rapid test untuk skrining bantuan pemerintah pusat yang telah diterima Dinas Kesehatan Kalsel,” ucap Syaifullah.

Seharusnya, menurut dia, bantuan dari pemerintah pusat untuk alat rapid test sebanyak 7.000 pcs bisa digunakan memeriksa tim medis seperti dokter dan perawat, hingga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19.

“Akibatnya, data yang disampaikan kepada pemerintah pusat tidak valid atau akurat. Sebab, penyebaran virus Corona tidak terdeteksi secara masif khususnya di Kalsel,” ujarnya.

BACA JUGA : Banjarmasin-Kabupaten Banjar Mendominasi, Pasien Positif Covid-19 Kalsel Jadi 8 Orang

Untuk data terupdae Jumat (3/4/2020) pukul 10.00 Wita, total ODP di Kalsel berdasar rilisan Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan (P3) Covid-19 Kalsel, tercatat 1.356 orang.

Sebaran ODP masih didominasi Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu dan lainnya di atas 100 orang. Sedangkan, PDP yang kini tengah dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin, berkurang menjadi lima pasien. Sedangkan, yang terkonfirmasi positif Covid-19, masih 8 orang terdiri dari empat warga Banjarmasin, tiga pasien rujukan Kabupaten Banjar dan satu warga Kabupaten Tabalong.(jejakrekam)

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi
1 Komentar
  1. alam berkata

    mudahan 8 pasien covid 19 dapat sembuh, ODP, PDP tidak ada yg positif covid19. mudahan bala dan musibah cepat berlalu sebelum ramadhan..aaaamiin

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.