ACT

Terdampak Wabah Covid-19, Syaifullah Dukung Rangkaian Kebijakan Jokowi Pro Rakyat Miskin

0 109

STIMULUS dalam rangkaian kebijakan yang ditempuh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah bencana pandemi Corona (Covid-19) di Indonesia, didukung anggota Komisi I DPR RI Kalsel, Syaifullah Tamliha.

KEBIJAKAN dalam bidang ekonomi berupa insentif perpajakan dan kredit usaha rakyat (KUR) dialokasikan dana Rp 70,1 triliun, mencakup PPh 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 persen.

Kemudian, pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu, dan wajib pajak kemudaian tujuan ekspor (KITE) dan wajib pajak KITE industri kecil menengah.

“Pemerintahan Jokowi juga memberlakukan pengurangan PPh 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menegah,” papar Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Selasa (31/3/2020).

BACA : Imbas Corona, Pedagang Ujung Murung Sepi Pembeli

Ia juga menyebut kebijakan lainnya meliputi restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tentu demi menjaga likuiditas pelaku usaha, penurunan tarif PPh badan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.

“Ada pula, insentif KUR untuk penundaan pembayaran pokok  dan bungsa untuk semua skemas KUR yang terdampak Covid-19 selama enam bulan,” ungkap Syaifullah.

Yang lebih menggembirakan di tengah wabah Corona adalah pemerintah menambah alokasi jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp 110 triliun.

Anggota Fraksi PPP DPR RI ini mengungkapkan JPS itu digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang bantuannya dinaikkan 25 persen dalam setahun.

“Dana itu juga digunakan untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat sebesar Rp 200 ribu selama 9 bulan atau naik 33 persen,” urai Syaifullah.

BACA JUGA : Anggota DPR Syaifullah Tamliha Sebut Anggaran Pertahanan RI Memprihatinkan

Ketua DPP PPP ini juga dalam program kartu prakerja dinaikkan angkanya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun guna meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil.

Hingga, menurut Syaifullah, ada pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

“Pemerintah juga melakukan penambahan insentif permahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga Rp 175 ribu dan dukungan logistik sembakko dan kebutuhan pokok sebesar Rp 25 triliun,” ucapnya.

BACA JUGA : Periode Ketiga di DPR RI, Syaifullah Tamliha Janji Perjuangkan Porsi Anggaran Kalsel

Di tengah pandemi Covid-19, Syaifullah yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini mendukung alokasi dana kesehatan yang dipatok pemerintahan Jokowi mencapai Rp 75 triliun.

Syaifullah mengungkapkan dana itu digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti tes kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lainnya, termasuk upgrade rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet.

“Alokasi dana juga untuk insentif tenaga medis, yakni dokter spesialis dapat Rp 15 juta setiap bulan, dokter umum Rp 10 juta, perawat Rp 7,5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta per bulan,” ucapnya.

Syaifullah pun menilai bantuan sosial untuk PKH dan pekerja yang mengalami peningkatan patut diapresiasi.

“Alhamdulilah, bantuan sosial ini bisa mengurangi beban rakyat miskin pada saat wabah Covid-19 menimpa dunia, termasuk Indonesia,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.