Foto : M Syaiful Riki
DPP Sentral Informasi Reformasi Rakyat Kalimantan (SIRRKAL) menyoroti keadaan wilayah Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan yang semakin tertinggal. Dibandingkan dengan Brunei Darussalam atau Malaysia Timur; Sarawak dan Sabah, padahal masih satu daratan di Pulau Borneo.
PADAHAL dari tiga negara tersebut, Indonesia menguasai lebih dari 50 persen wilayah yang ada di Pulau Kalimantan yang memiliki luas 743.330 km².
Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP SIRRKAL Hermani Begman menilai ada yang salah pada kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya pemekaran provinsi di Pulau Kalimantan.
“Pemekaran provinsi ini untuk siapa? Pemekaran provinsi ini tuntutan dari permintaan politik, pada rakyat tidak meminta,” kata Hermani Begman kepada awak media, usai kegiatan Hari Bangkit SIRRKAL ke-12, di Restoran Lima Rasa, Banjarmasin, Rabu (18/3/2020).
BACA : Perjuangan Otonomi Khusus bagi Kalimantan Masih Setengah Hati
Ia menegaskan, rakyat hanya meminta bukti dari pemerintah untuk mampu menyejahterakan masyarakat seperti di negara Brunei Darussalam dan Malaysia Timur. “Saya yakin Kalimantan ini sengaja dirusak oleh kepentingan politik,” ujarnya.
Ia merujuk pada angka indeks pembangunan manusia (IPM) beberapa tahun terakhir ini juga meningkat, bertolak belakang dengna taraf ekonomi di masyarakat semakin menurun. Menurut Herman, kesalahan tersebut terletak pada masyarakatnya sendiri yang dikuasai oleh kelompok kapitalis.
“Semua pemerintah yang ada di sini tunduk dengan kapitalis. Peraturan-peraturan itu kapitalis yang meminta bukan rakyat,” katanya.
Sementara, Ketua Umum DPP SIRRKAL Syamsul Daulah mengungkapkan organisasinya lahir atas dasar kondisi yang dialami masyarakat Kalimantan. Hal ini sejalan sesuai dengan visi dan misi SIRRKAL untuk mensejahterakan rakyat.
BACA JUGA : Eksploitasi Gila-Gilaan, Deposit Batubara Kalsel Diprediksi Habis pada 2030
“SIRRKAL didirikan sebagai ungkapan gejolak hati nurani. Ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan kezaliman masih kita rasakan di bumi Kalimantan,” ujarnya.
Syamsul juga sempat menyinggung tentang banyaknya sumber daya alam (SDA) yang dirampas di Pulau Kalimantan. Seperti minyak dan gas serta hutan alam yang sudah habis akibat dibabat secara membabi buta.
“Batubara sudah hampir habis. Kekayaan alam harus dikuasai oleh pemuda kalimantan, jangan sampai hanya menjadi kuli di rumah sendiri. Oleh karena itu, siapapun nanti Gubernur yang terpilih, kami minta penambangan di Kalimantan dibatasi,” imbuhnya.(jejakrekam)