Bahlil Harus Klarifikasi Siapa Gubernur yang Tidak Menjalankan Instruksi Presiden

ANGGOTA DPR RI asal Kalimantan Selatan Syaifullah Tamliha menyatakan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadia perlu mengklarifikasi pernyataannya.

KHUSUSNYA pernyataan, bahwa ada Gubernur di Kalimantan yang tidak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan kemudahan berinvestasi.

Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, klarifikasi dari Kepala BKPM sangat penting. sebab jika benar, maka apa yang dilakukan gubernur tersebut dapat merugikan masyarakat di daerahnya.

“Presiden dapat “memecat” gubernur tersebut, sebab sikap gubernur telah melanggar sumpah jabatannya untuj melaksanakan undang-undang dan peraturan lainnya,” tegas Syaifullah Tamliha (20/2/2020).

Anggota Komisi I DPR RI Dapi) Kalimantan Selatan ini mengatakan, jika Kepala BKPM Bahlil Lahadia tidak menyebutkan asal gubernur, bisa terindikasi untuk kepentingan politik jelang Pilkada 2020.

“Pernyataannya tersebut bisa menurunkan integritas gubernur petahana di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” pungkas Syaifullah Tamliha.(jejakrekam)