PARA pelamar calon Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin mengukuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Graha Gus Dur DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Senin (10/2/2020). Secara bergiliran, para bakal calon ini menguraikan visi-misinya di hadapan Desk Pilkada PKB yang diketuai Faisol Riza.
TERCATAT dari 7 nama yang melamar posisi Banjarmasin 1 dan 2, sejumlah nama menghadiri fit and proper test seperti Wakil Ketua DPRD Banjarmasin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin Hj Ananda, anggota DPD RI Habib Abdurrahman Bahasyim, mantan caleg PKB Sayid Alwi Al Nafis, politisi Partai Golkar Anang Rosadi Adenansi, Wakil Walikota Hermansyah, dan lainnya. Sedangkan, satu nama absen yakni mantan anggota DPRD Banjarbaru dari PDIP, Sri Naida.
Kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Selasa (11/2/2020) Anang Rosadi Adenansi mengakui dirinya menyampaikan visi-misi di hadapan tim Desk Pilkada DPP PKB.
“Ya, saya jawab semua pertanyaan dari pewancara DPP PKB. Sebenarnya, saya berharap ada perbaikan dalam kepemimpinan kota, ketika dia berpihak kepada rakyat,” ucap Anang Rosadi.
BACA : Senin Ini, Bakal Calon Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin Diuji Tim Desk Pilkada PKB di Jakarta
Yang menarik, mantan anggota DPRD Kalsel asal PKB ini mengaku cukup terkejut ketika ditanya soal dana kampanye dalam Pilwali Banjarmasin 2020 mendatang.
“Ya, saya tulis saja, karena ada duit aset senilai Rp 1,2 miliar. Yang lain, entahlah. Pokoknya, semua tahapan sudah saya ikuti, semua keputusan akhir di tangan mereka. Saya ingin buktikan keseriusan diri untuk maju dalam pilkada nanti,” tegas Anang Rosadi.
BACA JUGA : Target Menangi Pilkada, PKB Ingin Usung Calon Terbaik di Suksesi 2020
Terpisah, Ketua DPC PKB Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia mengakui semua kandidat yang melamar ke partainya diundang untuk mengikuti fit and proper test di DPP PKB di Jakarta. Kecuali, Sri Naida yang berhalangan hadir.
“Namun, kami tetap memberi kesempatan kepada Sri Naida untuk datang ke kantor DPP PKB guna menyampaikan visi-misi calon Walikota Banjarmasin. Kata DPP PKB, kalau misalnya dalam waktu dekat ingin berhadir masih boleh, tidak terbatas pada kemarinsaja,” kata Hilyah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Banjarmasin ini memastikan selanjutnya partainya akan melakukan survei internal guna mengetahui tingkat elektabilitas, popularitas serta daya respon publik terhadap kandidat yang melamar.
“Setiap calon wajib membawa rekomendasi dari partai lain, karena dengan lima kursi di DPRD Banjarmasin tentu PKB tidak cukup mengusung calon,” ucap Hilyah.
BACA LAGI : Mahar Politik Dikaji dalam Itjima Ulama se-Indonesia di Ponpes Al Falah Banjarbaru
Ia juga menepis adanya isu mahar. Hilyah menyebut PKB tidak pernah meminta mahar, hanya menanyakan keseriusan calon untuk menyiapkan dana kampanye pada Pilwali Banjarmasin 2020 mendatang.
“Tentu dalam kampanye itu perlu dana operasional, seperti biaya untuk saksi dan konsolidasi. Makanya, kami menanyakan kesiapan dana kampanye para calon,” pungkasnya.(jejakrekam)