Acuhkan Komisi IX DPR RI, Pemprov Kalsel Terkesan Tak Butuh Parlemen

0 380

KEKECEWAAN rombongan Komisi IX DPR RI yang diketuai Dr Hj Nihayatul Wafiroh dari Fraksi PKB, saat kunjungan spesifik ke Kalimantan Selatan untuk menyerap aspirasi pada Kamis (6/2/2020), masih terasa.

KOMISI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan justru hanya ditemui Asisten II Bidang Administrasi Setdaprov Kalsel, Adi Santoso. Agenda bertemu dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan, justru urung terlaksana.

Rapat kunjungan spesifik ini pun seharusnya berlangsung cukup lama, akhirnya disudahi sekitar pukul 10.00 Wita di Ruang H Maksid, Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (6/2/2020). Rombongan wakil rakyat Senayan Jakarta ini pun akhirnya membatalkan rapat, karena menilai Kalimantan Selatan seakan tak membutuhkan DPR RI.

Residu kekecewaan ini pun ditangkap Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, HM Lutfi Saifuddin. Menurut dia, kehadiran para politisi Senayan yang tergabung dalam Komisi IX DPR RI ini sangat penting bagi Kalsel. Agenda terpenting itu adalah membahas soal rencana pembangunan Rumah Sakit Pemerintah Pusat (RSPP) di Banjarbaru.

BACA : Tangani Pasien Rujukan Provinsi Tetangga, RSPP Diusulkan Berdiri di Banjarbaru

“Kami menangkap wajar ada kekecewaan yang disuarakan Komisi IX DPR RI. Sebab, kami yang datang ke Jakarta untuk mengundang Komisi IX DPR RI datang ke Kalsel untuk membahas soal rencana pembangunan RSPP di Banjarbaru,” ucap Lutfi Saifuddin kepada awak media di sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-12 di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Tanah Laut, Sabtu (8/2/2020).

Mengingat sangat pentingnya agenda itu, Lutfi menyesalkan karena sebenarnya Kalsel membutuhkan dukungan dari Komisi IX DPR RI agar bisa merealisasikan pembangunan rumah sakit berskala nasional di Banjarbaru.

“Padahal, rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh sangat urgen untuk membawa aspirasi daerah agar diperjuangkan ke pemerintah pusat,” ucap legislator Gerindra ini.

Lutfi berpendapat gara-gara kehadiran wakil rakyat terhormat itu terkesan diabaikan pihak Pemprov Kalsel, seiring itu pula permohonan pembangunan RSPP bisa terkendala, bahkan akan tertunda.

“Kejadian semacam ini jusru membuat imej Kalsel tidak baik di mata Komisi IX DPR RI. Makanya, secara khusus, saya menelepon mereka untuk meminta maaf atas kejadian yang terjadi di Kantor Setdaprov Kalsel itu,” ucap Lutfi.

BACA JUGA : Anggota BPRS Kalsel Desak Pembangunan PJT di RSUD Ulin Ditunda

Ia menjelaskan dalam komposisi pimpinan dan keanggotaan di Komisi IX DPR RI lintas fraksi, justru tidak satu pun anggota DPR RI asal Kalsel yang duduk. Bahkan, untuk regional Kalimantan, hanya ada satu anggota Komisi IX DPR RI yakni H Alifuddin dari Kalimantan Barat, mewakili Fraksi PKS.

“Makanya, kami berinisiatif mendatangi Komisi IX DPR RI di Jakarta, agar bisa memuluskan rencana pembangunan RSPP di Banjarbaru. Ya, kami berharap agar para anggota DPR RI yang duduk di komisi kesehatan dan ketenagakerjaan itu bisa memperjuangkan usulan dari Kalsel,” tutur Lutfi.

Ia juga mengakui kedatangan rombongan Komisi IX DPR RI ke Kalsel, juga tidak mendapat kabar baik dari staf komisi itu maupun dari Pemprov Kalsel. Lutfi berandai jika diberitahu, tentunya Komisi IV DPRD Kalsel akan datang menyambut dan membicarakan masalah lanjutan yang sudah dibahas di Jakarta.

“Bagi kami, kehadiran Komisi IX DPR RI itu sangat penting bagi daerah,” imbuh Lutfi.

BACA LAGI : Di Hadapan Wakil Rakyat, BPJS Kesehatan Banjarmasin Mengeluh Tunggakan Iuran Peserta

Sebelumnya, dalam pertemuan di Kantor Setdaprov Kalsel, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj Nihayatul Wafiroh berujar seharusnya Gubernur Kalsel bisa datang menemui walah sebentar, meski rapat akhirnya dilanjutkan pejabat lainnya.

“Sebab, dalam menentukan titik lokasi rapat spesifik DPR RI tidak mudah, karena harus menyesuaikan dengan rapat kerja komisi-komisi lain di DPR. Tapi nyatanya tidak ada. Hasilnya? Ya tidak ada hasil juga. Itu artinya, Pemprov Kalsel, tidak butuh DPR,” cetus politisi perempuan PKB ini.

Sebelumnya, pada 11 Desember 2019 lalu, Komisi IV DPRD Kalsel menyambangi Komisi IX DPR RI menyampaikan keluhan masyarakat soal iuran BPJS serta permohonan pembangunan RSPP di Jakarta.

Namun, kehadiran para wakil rakyat Senayan Jakarta, tak gayung bersambut, bahkan anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning pun terang-terangan menyuarakan kekecewaan, hingga merasa dilecehkan Pemprov Kalsel.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.