Istimewa
KEMENTRIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) menyelenggarakan seminar bertajuk ‘Best Practices Kepemerintahan yang Baik’ di Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Jumat (07/02/2020).
SEMINAR yang dilaksanakan dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2020 ini terselenggara atas kerja sama Kementerian PANRB, Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Seminar ini dibuka Men-PANRB Tjahjo Kumolo, didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen-PANRB Diah Natalisa, dengan narasumber antara lain Ketua PWI Pusat Atal S Depari, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas, Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikri, Bupati Klungkung I Nyoman Suwira, Bupati Majalengka Karna Sobahi, Wakil Wali Kota Bogor Dedei Rachim, Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, Asisten Administrasi Sekdakab Cilacap U’ong Suparno, dan Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019 Nurjaman Mochtar.
Dalam acara yang juga dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemen-PANRB Jufri Rahman, Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanuddin, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Feffrey Erlan Muller, Asdep Koordinasi Pelayanan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Nadimah, serta para bupati/walikota termasuk Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS diwakili Pj Sekda H Abdul Manaf dan para pejabat lainnya ini, Men-PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa diperlukan keterlibatan pers dalam mensosialisasikan kebijakan program pemerintah dan daerah.
Menurut Tjahjo, pers memiliki peran besar agar program-program pemerintah dapat diketahui, dipahami masyarakat, serta terlaksana dengan baik. “Pers dan pemerintah baik presiden hingga kepala desa harus bisa saling isi demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Karenanya, Tjahjo berharap, pers dapat ikut mensosialisasikan program pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi yang akan ada penyederhanaan struktur organisasi dengan mengurangi eselon III dan IV yang akan digantikan dengan pejabat fungsional kompeten.
“Pengalihfungsian eselon menjadi fungsional ini diharapkan dapat meningkatkan standar SDM pemerintah, dan mengubah pola pikir yang masih eselonisasi ke arah semakin profesional dengan pelayanan optimal kepada masyarakat,” katanya.
Karenanya, Tjahjo Kumolo menegaskan, dalam penerimaan CPNS sekarang lebih berfokus kepada tenaga ahli professional seperti guru maupun tenaga kesehatan, dan bukan tenaga administrasi.
Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, yang mewakili Gubernur H Sahbirin Noor, menyampaikan rasa bangganya Provinsi Kalsel dapat menjadi tuan rumah HPN.
“Kami bangga bisa menjadi tuan rumah dan menyambut baik HPN dengan tagline Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara,” papar Abdul Haris, sembari menyatakan bahwa pelaksanaan HPN ini sebagai awal persiapan pembangunan Kalsel sebagai gerbang ibu kota baru. (Jejakrekam)