Ahmad Husaini
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Pilkada) serentak akan kembali digelar pada bulan September mendatang. Kalimantan Selatan sendiri akan menggelar pemilihan gubernur serta tujuh bupati/walikota.
SALAH satu kekhawatiran publik dalam perhelatan Pilkada ini adalah adanya keberpihakan kentara media kepada salah satu kandidat. Karena itu, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh secara tegas mengingatkan agar para jurnalis kembali kepada khittah profesi. Artinya, jangan sampai jurnalis atau media menjadi partisan calon-calon kepala daerah tertentu.
“Menghadapi suasana pilkada, kita sebenarnya ingin adanya ide-ide para kandidat. Itu kita harapkan bisa keluar semua. Nah, yang bisa mengalirkannya (ide-ide tadi, red) adalah kawan-kawan media,” kata Muhammad Nuh di sela seminar nasional bertajuk ‘Media Berkualitas untuk Pilkada Damai’ di Hotel Golden Tulip, Jum’at (7/2/2020).
BACA : Disaksikan Presiden, Anang Syakhfiani Bersama 9 Bupati/Walikota Akan Terima Anugerah Kebudayaan PWI
M Nuh juga mengingatkan kepada media untuk menjadi pendingin di tengah suasana demokrasi yang tak jarang panas. “Dewan Pers berpesan kepada media, agar berada di tengah-tengah, dan tidak boleh menempel di salah satu kandidat dan menolak kandidat lain,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Menurut M Nuh, andai suatu media memutuskan untuk menempel kepada salah satu kandidat, maka media tersebut akan kehilangan esensi media itu sendiri.
BACA : Menteri LHK Pastikan Jokowi Resmikan Hutan Pers Dan MH2I
Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini menyebut, tak jarang media justru menjadi corong politik salah satu kandidat yang bertarung di pemilihan elektoral.
“Risikonya tinggi. Kalau melebihi batas kewajaran, itu yang tidak kita inginkan. Sebab, justru malah mengorbankan persaudaraan,” tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini.
M Nuh memastikan, Dewan Pers tidak segan-segan untuk memberikan peringatan keras kepada media jika melenceng dari kode etik jurnalistik. “Pegang teguh prinsip-prinsip media yang berbasis fakta dan data. Jangan timbul fitnah. Kalau itu yang dijadikan pegangan, insya Allah berita-berita yang akan disajikan di ranah publik, sepanjang juga menggunakan prinsip objektivitas dan independen, insya Allah aman,” pungkas Muhammad Nuh. (Jejakrekam)