Foto : Ahmad Husaini
KESADARAN masyarakat untuk mendaftar BPJS Kesehatan menunjukkan tren positif, namun masih menyisakan persoalan, yakni tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan.
KEPALA BPJS Kesehatan Banjarmasin Tutus Novita Dewi mengungkapkan, dari 556 ribu jiwa yang ikut JKN, namun dari jumlah tersebut hanya yang bayar iuran atau peserta mandiri sekitar 60 persen.
“Sudah sakit bayar, namun ketika sudah sehat malah tidak bayar,” ucap Tutus kepada awak media seusai rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (21/1/2020).
Ia menyebut peserta yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan beragam alasan, mulai dari ketidakmampuan ekonomi, hingga kurang kesadaran.
Tutus mengatakan, imbas dari tunggakan iuran, BPJS Kesehatan kota Banjarmasin mengalami defisit pembayaran RS yang bekerja sama dengan perusahaan plat merah ini.
BACA : Dinkes Siapkan Draft Perjanjian Kerjasama Dengan BPJS
Namun BPJS Kesehatan memberikan solusi kepada rumah sakit untuk mengajukan dana talangan kepada Bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan.
Disingung ihwal dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan? Tutus mengakui ada dampak kenaikan iuran, peserta menginginkan penurunan kelas dari peserta kelas 1 turun menjadi kelas 2.
Meskipun iuran naik, toh tidak menurunkan minat masyarakat untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Dalam sehari, rerata 100 hingga 200 masyarakat datang ke kantor BPJS Kesehatan Banjarmasin, baik mendaftar peserta baru maupun mengajukan penurunan kelas.
“Melalui program praktis yang difasilitasi dinas kesehatan, penurunan kelas sudah bisa walaupun baru sebulan menjadi peserta, cukup bawa KTP, dan kartu peserta. Kalau dulu pengajuan penurunan kelas harus setahun dulu,” pungkas Tutus.
BACA JUGA : RSUD Sultan Suriansyah Siapkan Akreditasi Untuk Syarat Kerjasama BPJS Kesehatan
Sementara itu, ketua komisi IV DPRD kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan salah satu persoalan yang sering dikeluhkan masyarakatnya adalah Pelayanan RS kepada BPJS Kesehatan bak anak tiri.
Ia memastikan DPRD Kota Banjarmasin Siap mengawal semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Sehingga kami tahu rumah sakit mana yang memberikan pelayanan kurang bagus untuk peserta BPJS Kesehatan. Manajemen RS bisa kami panggil, kecuali RS Suaka Insan dan RS Ciputra karena mereka tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ucap Politikus Golkar ini.
Matnor Ali mengaku pihaknya prihatin dengan defisit BPJS Kesehatan, sehingga menunggak pembayaran klaim Rumah sakit. “Ini menjadi perhatian kita semua,” pungkas dia.(jejakrekam)