KADIS Perdagangan Kalsel Birhasani menyatakan pemerintah tidak mencabut subsidi LPG 3 kilogram. “Tapi hanya mengalihkan distribusi itu,” katanya kepada jejakrekam.com, Minggu (19/1/2020).
DIUNGKAPKANNYA, selama ini pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro, salah satunya melalui LPG 3 kilogram dengan sistem distribusi terbuka.
Subsidi ini, lanjutnya, dirasa selalu tidak mencukupi sehingga memicu harga menjadi tinggi, dan terjadi kekisruhan di masyarakat karena subsidi tersebut dianggap tidak tepat sasaran. “Justru banyak dinikmati oleh orang-orang dari kalangan mampu. Antrean selalu terjadi,” bebernya.
BACA : Subsidi LPG 3 Kg Dicabut, Harga Si Melon Bakal Meroket
Padahal, lanjutnya lagi, berdasarkan data Kementerian ESDM untuk Kalsel setiap tahunnya kuota LPG 3 kilogram selalu ditambah lebih dari 3.000 metrik ton. “Antrean mendapatkan gas tabung melon bukannya berkurang dan tetap terjadi,” katanya.
Ia setuju dengan rencana pemerintah melakukan konversi subsidi tersebut dari LPG 3 kilogram ke bentuk subsidi non tunai yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
“Penerimanya berdasarkan data yang cermat dan tepat yang sudah tersedia pada dinas sosial dan BPS. Pemerintah tidak menghentikan subsidi, tetapi hanya mengalihkan dalam bentuk lain. Jatah nilai subsidi bagi masyarakat kurang mampu tetap diberikan pemerintah dalam bentuk lain, sehingga subsidi menjadi tepat sasaran,” bebernya.(jejakrekam)
