Foto : Ipik Gandamana
JIKA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalsel menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Kalsel, pada jam sama puluhan massa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel memilih aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (20/1/2019) sekitar pukul 10.30 Wita.
DI bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indarto, dalam orasinya menyampaikan penolakan serupa tentang wacana Omnibus Law.
Selain isu nasional, mereka juga menyoroti persoalan perburuhan di daerah. Antara lain soal maraknya kehadiran tenaga kerja asing (TKA) di kalsel.
“Kami minta pemerintah daerah lebih serius berpihak dan memprioritaskan tenaga lokal. Jika tidak, maka keberadaan TKA dapat mengurangi kesempatan warga pribumi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di daerah ini,” tegasnya.
BACA : Serikat Pekerja Di Kalsel Tolak Omnibus Law
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV H Iberahim Noor mengaku sudah sering menyampaikan aspirasi buruh metal kepada pemerintah pusat, termasuk terkait wacana Omnibus Law. Meski demikian, ia berjanji akan memperjuangkan penolakan-penolakan buruh tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Drs Siswansyah, mengaku siap menindaklanjuti keluhan buruh soal keberadaan TKA. Diapun siap melakukan pengawasan intensif bagi TKA di daerah dan berkomitmen akan menindak tegas pekerja asing yang tak sesuai aturan berlaku. “Instansi kami siap melakukan pengawasan, dan menindak TKA yang tidak sesuai aturan,” tegas Siswansyah.(jejakrekam)