Foto : Husaini
ALIRAN listrik area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalsel-teng) mendadak padam hingga beberapa kali pada Minggu (19/1/2020). Bahkan, berlanjut hingga Senin (20/1/2020) di beberapa kawasan area layanan pabrik setrum milik negara itu.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyurati direktur utama PT PLN (Persero) untuk memprotes kejadian blackout selama beberapa jam di sejumlah wilayah Kalsel-teng.
BACA : Listrik Kalselteng Blackout, Presdir BLF Desak PLN Beri Kompensasi
“Pemadaman tersebut telah dianggap diluar kewajaran dan berdampak luas pada kerugian masyarakat Kalsel secara ekonomi dan sosial,” kata Rifqi dalam rilis tertulisnya yang diterima jejakrekam.com, Senin (20/1/2020).
Ia meminta kepada pihak PT. PLN (Persero) untuk mengklarifikasi penyebab adanya pemadaman listrik di wilayah Kalsel-teng pada tanggal 19 Januari 2020 lalu.
Rifqi juga meminta kepada PT. PLN (Persero) agar menjadikan persitiwa tersebut sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi dan tindakan perbaikan, serta penyelesaian persoalan byar-pet di Kalsel yang telah berlangsung berpuluh tahun lamanya.
BACA JUGA : Listrik Padam, Gudang Terbakar di Jalan Pegadaian Ditaksir Rugi Ratusan Juta
Politikus PDIP ini mengingatkan kepada direksi PT. PLN untuk mentaati beleid UU no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan khususnya pasal 2 ayat (2).
“Kami mengingatkan kepada Saudara agar mempedomani ketentuan di atas sebagai ikhtiar kita bersama menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan ketenagalistrikan yang baik dan berkualitas,” ucap Rifqi.
Ketua HKTI Kalsel ini mendesak PT PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak Blackout yang mengacu pada Ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 junto Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019.
BACA LAGI : Karena Sambaran Petir, Listrik Padam di Sebagian Wilayah Kalselteng
Sebagai wakil rakyat Kalsel di lembaga DPR-RI, lanjutnya berharap dapat menyelesaikan persoalan ketenagalistrikan di Kalsel secara bersama-sama dengan pihak Pemerintah, termasuk PT.PLN (Persero) di dalamnya.
Kami akan berupaya menjadi mediator dengan seluruh stakeholder untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi rakyat Kalimantan Selatan,” pungkas Rifqi.(jejakrekam)