Foto : Ipik Gandamana
KEMENTRIAN ESDM RI menyatakan, sejauh ini belum ada ketetapan yang mengatur untuk pengurangan quota produksi batubara Indonesia pada tahun 2020. Sehingga quota produksi batubara tetap sebesar 500 juta metrik ton (Mt) atau masih sama dengan quota tahun 2019 lalu.
DARI itu, Provinsi Kalsel sebagai salah satu penyumbang hasil tambang emas hitam ini juga belum menurunkan produksinya. “Kemarin kita bersama Dinas ESDM sudah menanyakan quota produksi batubara ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani kepada wartawan, di Banjarmasin, Senin (13/1/2019).
BACA : Perda RUED Harus Diselaraskan dengan Limit Produksi Batubara
Langkah mempertanyakan quota itu sangat penting, papar Sahrujani, karena menyangkut besar-kecilnya dana bagai hasil (DBH) yang akan diterima daerah nantinya. Jika produksi batubara diturunkan, maka penerimaan DBH daerah juga berkurang.
Selama ini, sebut Sahrujani, Provinsi Kalsel menerima bagi hasil cukup banyak. Yakni sebesar Rp 776 Miliar per tahun. Itu belum termasuk kabupaten penghasil seperti Tanah Bumbu sekitar Rp 409 miliar, HSU hampir Rp 120 miliar, disusul Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Tanah Laut.
Namun hasil yang diperoleh tersebut juga dibagikan kepada kabupaten yang bukan penghasil, seperti Barito Kuala, HST.
BACA JUGA : Ekspor Batubara Kalsel Turun Imbas Perang Dagang Tiongkok-AS
Disinggung berapa besar jatah quota produksi Kalsel? Politisi Golkar ini mengaku lupa. ” Waduh lupa catatannya. Tapi untuk produksi PT Adaro sebanyak 52 juta metrik ton,” katanya.
Selain itu, pada kunjungan ke pusat itu, komisi membidangi pembangunan, lnfrastruktur, perhubungan, dan ESDM ini juga ingin memastikan mekanisme dan petunjuk teknis lanjutan berkaitan dengan pemberlakuan adanya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) terhadap Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalsel, yang belum lama tadi sudah diperdakan.(jejakrekam)