Foto : Ipik Gandamana
KAJATI Kalsel Arie Arifin SH MH menegaskan, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) resmi dibubarkan sejak 22 November 2019 lalu, namun semua proyek yang sudah terlanjur memperoleh pendampingan TP4D masih dimonitor dan diawasi hingga selesai.
ALASANNYA, sebuah program kerja yang sudah dijalankan harus ada ujung atau akhirnya. Termasuk harus ada laporan terakhir dari semua item yang sudah dikerjakan atau didampingi.
“Sampai sekarang pengawasan masih berjalan. Program yang sudah berjalan masih kita tunggu progres laporan hasil akhir,” ujar Kajati usai silaturahmi dengan pimpinan DPRD Kalsel, Senin (6/1/2019).
BACA : TP4D Dibubarkan Diganti Unit Kerja Baru Bernama PPS
Menurut Arie Arifin, untuk di intenal Kejaksaan Tinggi Kalsel masih ada jabatan atau seksi pengamanan pembangunan. Namun kelanjutannya masih menunggu instruksi dari Kejaksaan Agung. “Kita masih menunggu instruksi pimpinan kita terkait apa dan bagaimana bentuknya nanti,” kata mantan Wakajati Jawa Barat ini.
Terkait silaturahmi dengan pimpinan DPRD Kalsel, Arie Arifin menjelaskan, ada beberapa agenda yang dibicarakan. Diantaranya menyangkut perpanjangan MoU antara DPRD dan Kejaksaan serta menindaklanjuti perintah Presiden terkait sinergitas forum pimpinan daerah.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK membenarkan pertemuan bersama Kajati Kalsel, diantaranya membicarakan kelanjutan MoU terkait pengawasan untuk pencegahan hukum yang melibatkan 13 kabupaten dan kota, termasuk soal pilkada tahun 2020 ini.(jejakrekam)