Dua Kali Absen Sidang, P3HI Kalsel Dituding Tak Punya Itikad Baik

0

GUGATAN perdata guna menguji sah atau tidaknya terhadap keberadaan Perkumpulan Pengacara Penasihat Hukum Indonesia (P3HI) Kalsel, belum berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin. Sayangnya, terhitung dua kali organisasi yang diketua Aspihani Ideris itu absen.

GUGATAN perdata ini diajukan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), karena P3HI dianggap bukan organisasi profesi advokat, namun hanya berbentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

P3HI dinilai tak berhak merekrut dan mengangkat para advokat untuk disumpah pengadilan tinggi sebagai pembela hukum di pengadilan.

Pada sidang sebelumnya, Senin (23/12/2019) lalu, pihak tergugat P3HI Kalsel juga tak hadir dalam persidangan yang diketuai Mochammad Yuli Hadi dan dua hakim anggota, Nanik Handayani dan Jamser Simanjuntak.

BACA : Disumpah Jadi Advokat, P3HI Digugat Perdata Kumpulan Advokat Senior Kalsel

Para advokat senior yang tergabung dalam Tim Penyelamat Profesi Advokat dan Kode Etik diketuai H Abdullah, bersama advokat senior lainnya seperti H Sabri Noor Herman, Yohanes Lie, Taufik Hidayah, Hamdan Taufik, Geman Yusuf, Rusmadi, Wanto A Salan, Robert Hendra Sulu, Yanuaris Frans, M Taufik, Doni, Noor Dachliynie Adul, Kusman Hadi, H Edy Sucipto, H Abdul Rasyid, dan Bujino A Salan, menilai keberadaan P3HI tidak sah sebagai organisasi profesi advokat.

Sidang dibuka hakim ketua Mochammad Yuli Hadi pada Selasa (7/1/2020), sekitar pukul 11.30 Wita, di deretan kursi tergugat, tampak kosong. Akhirnya, hakim ketua pun menunda persidangan.

“Pihak tergugat sudah dipanggil secara patut dan resmi. Ini sudah pemanggilan ketiga kalinya, namun tidak ada hadir dalam sidang ini,” kata hakim ketua Mochammad Yuli Hadi.

BACA JUGA : Mau Jadi Advokat, P3HI Kalsel Buka Pendaftaran PKPA dan UPA

Absensinya pihak tergugat dari P3HI Kalsel, membuat pengacara kondang Bujino A Salan pun menuding Aspihani Ideris dan kawan-kawan tak punya itikad baik serta menghormati sebuah lembaga peradilan.

“Saat ini, sudah dua kali mereka tidak hadir. Nah, jika pada Selasa (14/1/2020) depan, tidak hadir untuk ketiga kalinya, maka majelis hakim berhak mengeluarkan putusan verstek dan memiliki kekuatan hukum tetap,” ucap Bujino A Salan kepada awak media, usai persidangan.

Menurut Bujino, keberadaan DPN P3HI Kalsel itu berdiri berdasar UU Ormas, bukan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. “Jadi, kedudukannya sama dengan LSM dan partai politik. Sebab, proses pendirian organisasi itu harus mengacu ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Sedangkan, organisasi profesi advokat lainnya itu didirikan berdasar amanat UU Advokat,” ucap pengacara kawakan ini.

BACA LAGI : 12 Advokat Muda Dilantik, Termasuk Dua Pengacara Penyandang Disabilitas

Senada itu, penggugat lainnya, Wanto A Salan pun mengatakan jika nantinya diputuskan majelis hakim, maka merupakan kesalahan sendiri dari pihak tergugat karena tiga kali absen.

“Gugatan yang kami ajukan ini resmi. Bahkan, pihak pengadilan juga telah menyampaikan surat pemanggilan secara patut. Sebab, berdasar UU dan putusan MK dan lainnya, hanya ada dua organisasi yang berhak mengusulkan penyumpahan calon advokat yakni Peradi dan KAI, di luar itu jelas tidak sah,” kata Wanto.(jejakrekam)

Penulis Sirajuddin
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.