Foto : Istimewa
HARGA Liquified Petroleum Gas (LPG) yang terus merangkak naik, bahkan semakin langka di Amuntai dan sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), membuat para wakil rakyat langsung bereaksi.
WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kabupaten HSU, Teddy Suryana memastikan dewan akan menggunakan hak politik untuk membentuk panitia khusus (pansus).
Gayung bersambut, Fraksi PDIP dan Nasdem bersama Fraksi PPP sudah mengakuri pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan permainan nakal para agen, pangkalan atau pihak tertentu yang ambil untung.
“Dalam rapat internal Komisi II DPRD HSU, Fraksi PDIP dan Nasdem menggulirkan pembentukan pansus dan disambut FPPP. Sedangkan, fraksi lain akan membicarakan hal itu di internal,” ucap Teddy Suryana kepada jejakrekam.com di Amuntai, Jumat (3/1/2020).
BACA : Jelang Nataru, Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Kg di Banjarmasin
Menurut Teddy, sudah masuk laporan dari masyarakat yang kini resah karena harga LPG di pasaran sudah menembus angka di atas ketetapan Gubernur Kalsel hanya Rp 17.500.
“Sebab, dari agen ke pangkalan itu dijual gas LPG ukuran tiga kilogram hanya Rp 14.500, dan pangkalan menjual ke konsumen Rp 17.500. Faktanya di lapangan, harganya melonjak sampai Rp 30-35 ribu per tabung, bahkan tembus Rp 50 ribu. Ini kami duga kuat ada permainan,” kata Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kalsel ini.
Berdasar data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten HSU, dalam per hari, ada 4.500 tabung LPG 3 kilogram atau tabung melon dipasok Pertamina.
“Dengan jumlah itu, seharusnya terpenuhinya. Masyarakat sekarang resah dengan harga gas melon yang langka dan harganya melonjak naik. Sedangkan, di HSU sendiri terdapat empat agen resmi dan lebih dari 100 pangkalan, sepatutnya bisa memenuhi kuota yang ada,” kata Teddy.
BACA JUGA : Hiswana Migas Kalsel Pastikan Pasokan LPG Selama Nataru Aman
Menurut dia, dengan dibentuknya Pansus LPG di DPRD HSU maka proses penyelidikan dan pengusutan di lapangan bisa lebih mengena, sembari berkoordinasi dengan dinas terkait dan aparat kepolisian untuk penindakan secara hukum.
“Senin depan, kami akan memanggil dinas terkait lagi. Nah, jika ternyata masalahnya terletak pada pengawasan yang lemah, maka pembentukan Pansus LPG di DPRD HSU menjadi sebuah keharusan,” ucap politisi muda PDIP ini.
Menurut Teddy, yang paling terdampak tentu daerah terpencil di HSU, seperti Kecamatan Paminggir yang tak memiliki agen dan pangkalan. “Mereka membeli gas melon ini ke kecamatan dengan harga tinggi. Mirisnya lagi, pasokan justru terbatas, bahkan langka,” katanya.
BACA LAGI : Hiswana Migas Dukung Wacana Larangan Pembelian LPG Bersubsidi di Tingkat Pengecer
Ia berharap fraksi-fraksi lainnya di DPRD HSU bisa sepakat untuk pembentukan pansus tersebut, karena masalah kelangkaan dan mahalnya LPG bersubsidi harus segera diurai.
“Kami menunggu finalisasi dari fraksi-fraksi lainnya. Karena kami mengindikasi kuat telah terjadi permainan di lapangan. Ini harus segera ditindak, agar masyarakat tidak dirugikan,” tegas Teddy.(jejakrekam)