Berlangsung Alot, Dana Bagi Hasil Migas di Pulau Larilarian Masih Tak Jelas

0

KENDATI sudah menjalani proses panjang hingga lebih 4 tahun lamanya, namun impian meraih dana bagi hasil dan Participating interest (PI) dari penambangan minyak dan gas (migas) di Pulau Larilarian Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini belum juga terwujud.

PASALNYA,  negosiasi untuk memperoleh kesepakatan akhir, dari lembaga maupun stake holder terkait, diprediksi masih akan berlangsung alot, sehingga dibutuhkan semangat baru sekaligus kesolidan dari pengambil kebijakan baik provinsi maupun kabupaten.

Dengan begitu, kemungkinan besar akan dijadwalnya kembali perundingan akhir tahap uji kelayakan bisnis migas pada awal tahun 2020 nanti bisa dilaksanakan dan disepakati bersama. 

BACA: Kalsel Siap Terima Bagi Hasil Pengelolaan Blok Sebuku

Kemudian jika hasil uji kelayakan bisnis itu masih potensial dan menguntungkan serta sepakat, maka hasilnya sudah bisa diperoleh.

Karena, jika sudah disepakati bersama, maka posisi terhadap PT Mubadala Pearl Oil, bersifat bisnis to bisnis, yang mana jika perusahaan laba, daerah tatap dapat bagian dan jika merugi juga dapat bagian berdasarkan besar kecilnya laba perusahaan penggarap.

“Posisi akhir proses PI dan dana bagi hasil (DBH) dari tambang migas yang dikelola PT Mubada  Perl oil masih mandek ditahap uji kelayakan bisnis,”ujar Wakil Bupati Kotabaru, Burhanuddin.

Menurut dia, kesiapan secara administrasi maupun badan usaha sebagai pengelola dana baik Provinsi Kalsel, melalui PT Dangsanak Banua Sebuku, dan Sulbar melalui PT Sebuku Energi Malaqbi, sudah tak ada masalah.

BACA JUGA:  Bidik Fee Blok Lari Larian, Kalsel Bentuk PT Dangsanak Banua Sebuku

Kendati begitu, Burhanuddin, juga mengaku jika kini dirinya sudah lama tak memantau perkembanganya. Bahkan dia sempat memperoleh informasi dari pihak PT Mubadala jika kandungan minyak dikawasan yang masuk didua provinsi itu pada tahun 2021 cadangannya menurun. Bahkan 2023 nilai keekonomiannya habis.

Dari itu Wakil Bupati Kotabaru itu berharap, agar semua unsur baik dinas maupun dewan tingkat provinsi mau mendukung secara nyata dan serius agar urusan ini segera selesai dan dana bagi hasil bisa didapat.

Terkait dukungan serius, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, membidangi ekonomi dan keuangan, M Yani Helmi, menyatakan siap mendukung dan mengupayakannya apa yang menjadi hak pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat. Sebab, dana bagi hasil PI Pulau Larilarian ini  merupakan potensi PAD yang sangat besar, dan sudah menjadi tugas anggota dewan untuk mendorong menggali sumber-sumber pendapatan baru termasuk di sektor kelauatan dan perikanan dan hasil kelautan yang sudah dibahas komisiya agar potensi pendapatan daerah tidak lewat begitu saja.

BACA LAGI: Menanti Dana Bagi Hasil Tambang Minyak Blok Sebuku

“Untuk soal PI migas ini, kita sesegeranya akan tindaklanjuti, jika perlu awal Januari ini kita kejar,” tegas M Yani Helmi, Sabtu (21/12/2019)

Sekedar mengingatkan, perusahan penggarap Blok Sebuku adalah Mubadala Petroleum yang merupakan konsorsium dengan komposisi saham dimiliki masing-masing, 70 persen PT Pearl oil, 15 persen milik Inpex South Makassar dan Total E & P Sebuku menguasai 15 persen. 

Nilai investasi pengelolaan Blok Sebuku ini mencapai 500 Dolar AS atau setara Rp 5 triliun lebih dengan kurs Rp 10.000 per Dolar AS.

Adapun cadangan potensi gas bumi sekitar 370 miliar kaki kubik, dengan perkiraan produksi per hari 100 juta standar kaki kubik. Sedangkan produksi kondesat 94 barel minyak per hari atau 34.310 barel per tahun. Kemudian, titik pengeboran di Blok Sebuku di luar 12 mil dari garis pantai.(jejakrekam)

Penulis Ipik Gandamana
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.