Husairi Abdi

Bangunan RS Mewah Bakal Bebani Tarif Pelayanan Kesehatan Pasien

0

PEMINDAHAN pelayanan RSUD Hadji Boejasin dari lokasi lama di Angsau ke Kelurahan Sarang Halang, Pelaihari, ditengarai masih menyisakan masalah.

DARI laporan masyarakat yang diterima anggota Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Kalimantan Selatan, Anang Rosadi Adenansi ternyata di lokasi baru RSUD Hadji Boejasin. Saat hujan turun, beberapa bagian dari rumah sakit bernilai ratusan miliar itu masih kebanjiran.

Bahkan, beberapa keluarga pasien mengeluhkan kondisi itu, seperti beberapa WC pun kebanjiran. Tak hanya, akibat kesibukan Bupati Tanah Laut Sukamta, acara syukuran yang sedianya dihelat pada Senin (9/12/2019) diundur ke Sabtu (14/12/2019) ini.

Anggota BPRS Provinsi Kalsel Anang Rosadi Adenansi mengaku sudah menduga hal itu akan terjadi, karena bangunan baru RSUD Hadji Boejasin memang belum siap untuk ditempati.

“Ya, seperti saya katakan dulu. Moratorium pembangunan gedung baru yang diterapkan pemerintah pusat, tidak menyentuh soal fasilitas kesehatan semacam rumah sakit. Makanya, dimana-mana dibangun rumah sakit mewah, tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat,” ucap Anang Rosadi Adenansi kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Jumat (13/12/2019).

BACA : Dilaporkan ke Kemenkes, Mangkraknya Proyek RS Hadji Boejasin Disoal BPRS Kalsel

Ia mengungkapkan sepatutnya dalam membangun sebuah rumah sakit harus ditopang studi kelayakan yang matang, terkait desain bangunan serta pembiayaan agar tak membebani anggaran daerah.

“Ya, kita ambil contoh seperti pembangunan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru. Saya menduga terjadi pemborosan luar biasa dengan ratusan miliar, namun faktanya tak sesuai harapan,” cetus mantan anggota DPRD Kalsel ini.

Ia menegaskan sepatutnya model pembangunan rumah sakit mewah di daerah segera dihentikan, karena jika bangunan itu berdiri maka beban perawatan pun sangat tinggi.  “Hasilnya, beban perawatan ini akan menjadi tanggungan para pasien yang notabene kebanyakan masyarakat tergolong tak mampu dalam bentuk tagihan,” kata Anang Rosadi.

BACA JUGA : BPRS Tuding Proyek RSUD Hadji Boejasin Mangkrak, Bupati Sukamta Mencak-Mencak

Apalagi, beber dia, kebanyakan bangunan rumah sakit didirikan bertingkat tinggi, padahal lahan yang ada masih cukup luas. Putra tokoh pers Kalsel Anang Adenansi tak ingin justru dengan membangun rumah sakit mewah malah bisa membuka praktik atau modus mengakali anggaran.

“Masyarakat itu tidak butuh kemegahan sebuah rumah sakit. Yang paling dibutuhkan adalah pelayanan yang nyaman, ramah, murah dan menjamin kesembuhan dengan kepastian biaya,” katanya.

Bagi Anang Rosadi, dengan rumah sakit yang mewah, justru akan terjadi pemborosan anggaran pasti berimplikasi terhadap pelayanan dan biaya operasional fasilitas kesehatan itu sendiri.

“Sebab, tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien atau masyarakat memasukkan unsur itu. Jika terjadi pemborosan, tentu tarif akan membengkak,” ujar Anang Rosadi.

Ia mengimbau agar para pemimpin lokal di Kalsel lebih arif dan bijak dalam menggunakan uang rakyat. Pegiat anti korupsi ini juga meminta agar Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu bisa mengontrol lebih spesifik terhadap pembangunan rumah sakit milik daerah yang terkesan boros anggaran itu.

“Secara pribadi, saya sudah berkirim surat ke Jakarta untuk meminta atensi khusus terhadap pembangunan rumah sakit daerah yang diduga boros, seperti saya contohkan tadi,” imbuhnya.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.